Ahok: Tak Ada yang Keberatan Kontribusi 15 Persen

INDOPOS.CO.ID-Ada perkembangan menarik terkait sidang Tipikor eks Presdir APLN Ariesman Widjaja dan anak buahnya Trinanda Prihantoro, Senin. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok usai sidang kepada sejumlah awak media menyatakan, PT Agung Podomoro Land (APLN) justru memberikan dukungan tambahan kontribusi sebesar 15 persen terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Menurutnya, APLN justru kooperatif sehingga Ahok merasa heran jika disebut ada penolakan tambahan kontribusi yang ditetapkan pengembang reklamasi. Dalam sidang itu, Ahok hadir sebagai saksi.

Baca Juga :

Indeks Ketahanan Pangan Merosot

Menurutnya, pengembang tersebut telah menyelesaikan pembayaran. Bahkan mereka sudah membangun dalam kaitan tambahan kontribusi 15 persen tersebut. ”Tidak mungkin kalau mereka keberatan. Saya justru heran dengan kabar yang menyebutkan mereka yang menolak tambahan kontribusi yang juga sempat disampaikan staf saya (Sunny Tanuwijaya). Pak Sunny juga ngomong, wah kayaknya mungkin bos-bos keberatan. Saya sih jawabnya santai saja. Orang nggak ada yang ngomong keberatan sama saya kok,” kata dia.

Menurutnya, tambahan kontribusi 15 persen ini sudah dibahas bersama pengembang apakah sudah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Tambahan itu untuk jalan inspeksi, rumah pompa, bendungan, termasuk membuat waduk. Dan semua disebutkan.
”Nilainya berapa kalau pulau anda 500 hektare, 250 hektare yang bisa dijual, kali Rp 1 juta. Itu dua setengah triliun,” katanya.

Baca Juga :

Dapil Khianat

Setelah Pemprov DKI melakukan penghitungan terkait pembagian dividen dalam reklamasi kawasan Ancol Barat, maka didapatkan angka 30 persen yang diterima Pemprov DKI. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum pada KPK bolak-balik bertanya soal dasar hukum aturan mengenai tambahan kontribusi yang diberlakukan bagi perusahaan pengembang kawasan reklamasi. Ahok menegaskan, pengenaan kontribusi tambahan merujuk pada perjanjian yang pernah dibuat sebelumnya termasuk diskresi mengenai penetapan besaran angkanya. (jpnn)

Komentar telah ditutup.