Pemprov DKI Diminta Waspadai Pekerja Asing Ilegal

INDOPOS.CO.ID – Pemprov DKI Jakarta diminta meningkatkan pengawasan terhadap pekerja asing di Ibukota. Sebab, ditengarai banyak pekerja ilegal, khususnya dari Tiongkok yang masuk dengan leluasa. Mereka bekerja di berbagai sektor, seperti hiburan, perdagangan, industri, dan berbagai sektor lainnya.

”Lemahnya pengawasan ini dimanfaatkan oleh mereka (pekerja) asing, untuk menyerbu Jakarta, dan wilayah lain di Indonesia,” ujar Ridwan Saidi, Ketua Yayasan Renaissance Foundation, saat diskusi di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), kemarin (26/7). Ridwan mengungkapkan, berdasarkan pemantauannya, wilayah Jakarta Barat dan Utara menjadi daerah yang paling banyak dihuni pekerja ilegal.

Baca Juga :

Mereka biasanya tinggal di apartemen, rumah toko (ruko), dan juga pemukiman yang dekat dengan pergudangan. Ciri-ciri pekerja asing ilegal ini sangat mudah dikenali, karena hampir semuanya tidak bisa berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. ”Mereka menggunakan bahasa dari daerah asal. Itu sering kita temui saat kita berada di pusat perbelanjaan, maupun di tempat keramaian lainnya. Saat mereka berjalan bergerombol, dan berbahas asing, itu bisa didug kuat adalah pekerj ilegal,” jelas Ridwan.

Di lain sisi, pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah, menilai, para pekerja ilegal ini apabila dibiarkan dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Karena, lapangan pekerjaan yang ada akan semakin sempit. ”Warga DKI harus berebut lapangan kerja yang minim dengan pekerja asing itu. Parahnya lagi, lapangan pekerjaan yang diperebutkan bukan hanya pekerjaan kantoran, namun jug pekerjaan kasar dan informal. Hal ini tentu meresahkan warga,” jelasnya.

Amir mendesak, instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat mengambil tindakan dengan menyisir kantong-kantong pekerja asing. Kemudian, jika ditemukan keberadaan pekerja asing ini, selanjutnya langsung bis ditindak. ”Segera serahkan ke Imigrasi agar bisa dideportasi secepatnya,” tegas Amir.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, menegaskan peraturan tentang ketenagakerjaan harus ditegakan. Apabila ada pekerja asing ilegal yang menyalahi aturan, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. ”Kalau ilegal ya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari pemerintah, jumlah pekerja asing di Indonesia, termasuk di Jakarta sekitar 70.000 orang. Dari jumlah tersebut, 16.000 diantaranya berasal dari Tiongkok. (wok)


loading...

Komentar telah ditutup.