Garansi Akuntabilitas Sistem Keuangan

INDOPOS.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta seluruh pihak bekerja ekstra menyukseskan program tax amnesty. Program pemerintah tersebut membutuhkan kerja kolektif antar lembaga terkait. Itu penting guna menghadirkan sistem keuangan yang akuntable.

Pasar keuangan yang transparan, efisien dan terpercaya sudah menjadi keniscayaan. Hal itu akan menjadi lengkap dengan menyajikan iklim keuangan dengan tawaran imbal hasil menarik ditopang sistem keamanan holistik. ”Investor itu simpel. Mau untung besar dan dana yang diinvestasikan terjaminan keamanannya. Karena itu, ini tugas bersama untuk menyajikan dan meningkatkan pelayanan secara prima,” beber Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro di Jakarta kemarin.

Baca Juga :

Kolaborasi Kredivo dan Permata Bank

Selama ini, pengusaha memarkir dana di luar negeri karena dua faktor tersebut. Sentimen keamanan dan yield lebih seksi tidak disangkal menjadi value added (nilai tambah), investor lebih nyaman berinvestasi di luar negeri. Nah, tantangan terbesar itu harus bisa dibereskan supaya investor nyaman di dalam negeri. ”Ini tantangan untuk kita semua untuk menjadikan Indonesia nyaman sebagai lokus investasi,” imbuh Bambang.

Tidak dipungkiri, sambung Bambang, problem keamanan dalam menyimpan dana di dalam negeri masih menjadi pertanyaan besar pemilik modal dalam jumlah tidak sedikit. Di mana, pengusaha menilai kondisi dalam negeri belum ada keseragaman hukum antar instansi satu sama lain. ”Di samping soal keamanan, kadang-kadang muncul isu kepastian hukum dan depresiasi rupiah,” ulasnya.

Baca Juga :

Bambang melanjutkan, saat ini tidak ada larangan bagi pengusaha untuk menyimpan uang di perbankan luar? negeri. Walaupun sumber uang diperoleh dari berbisnis di Indonesia. ”Tax amnesty telah disepakati. Ini saat terbaik manarik dana dari luar negeri. Sekaligus peluang sektor keuangan membuat orang Indonesia nyaman menyimpan uang di sini,” tukasnya.

Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menyebutkan, pasar modal Indonesia tidak sekadar siap menyediakan platform keamanan untuk dana repatriasi hasil tax amnesty. Lebih dari itu, telah menyediakan sejumlah produk dengan piranti keamanan terjamin. Bahkan, untuk membuat investor betah telah disediakan insentif menjanjikan.

”Sejumlah insentif telah kami siapkan untuk memanjakan pemilik modal peserta program tax amnesty. Listing fee dan crossing fee dan otoritas jasa keuangan (OJK) menawarkan insentif berupa tender offer,” tegas Tito. (far)


loading...

Komentar telah ditutup.