Pendidikan dan Pelatihan Untuk Peningkatan Kompetensi Aparatur

INDOPOS.CO.ID – Dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi dalam hal ini Bidang Diklat secara maksimal telah menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dengan mengadakan berbagai jenis kediklatan, baik diklat struktural maupun diklat teknis fungsional.

Selain Diklat Struktural, saat ini BKD Kota Bekasi sedang menggalakkan diklat teknis fungsional populer di kalangan aparatur, beberapa yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah diklat analisa kepegawaian, pengawas ketenagakerjaan dan pranata komputer, sekaligus mengarah pada pencapaian 80 Jam pelajaran bagi masing-masing aparatur serta mendorong aparatur untuk lebih bisa mengembangkan kariernya.

Baca Juga :

Karena, terkait pengembangan karier pegawai dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Salah satu poin yang menjadi sasaran adalah kompetensi, dengan pengembangan kompetensi maka akan semakin mendukung penerapan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Adapun jenis pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan antara lain Pendidikan dan Latihan, Seminar, Kursus, Penataran, Praktik Kerja di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun serta pertukaran PNS dan Swasta.

Baca Juga :

Seperti halnya yang pernah disampaikan pada Rapat Koordinasi kediklatan beberapa waktu lalu oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Dr. Hj. Reny Hendrawati, M.M, bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur tidak saja menjadi kewenangan Bidang Diklat BKD Kota Bekasi, akan tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan melalui prosedur yang telah ditentukan.

Diantaranya pada tahap awal, berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bidang Diklat BKD terkait Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), setelah itu Bidang Diklat akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulannya. Untuk triwulan pertama akan dilakukan monitoring perencanaan, triwulan kedua dan ketiga monitoring pelaksanaan dan pada triwulan keempat akan dilakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut.

Baca Juga :

“Diharapkan dengan rangkaian kediklatan yang telah dilaksanakan khususnya oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi turut meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga mewujudkan aparatur yang efektif dan efisien dan pada akhirnya dapat mendorong visi Kota Bekasi Maju Sejahtera dan Ihsan,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Dr. Hj. Reny Hendrawati, M.M. (and)

Komentar telah ditutup.