Headline

Waspada Dampak Negatif Amnesti

Redaktur:
Waspada Dampak Negatif Amnesti - Headline

INDOPOS.CO.ID - SELAIN mendapatkan beragam manfaat dari pemberlakuan kebijakan amnesti pajak (tax amnesty), pemerintah juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi sejumlah dampak negatif yang dapat timbul akibat kebijakan tersebut. “Sudah banyak perkiraaan keuntungan akan dihasilkan dari tax amnesty, termasuk masuknya devisa negara berupa pajak. Di tengah euforia tax amnesty pemerintah harus dapat mengukur dampak negatif yang diperkirakan akan muncul pasca-tax amnesty,” ucap Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam keterangan tertulisnya kemarin. Meski amnesti pajak bakal berdampak luar biasa bagi pembangunan sektor infrastruktur dan properti, di sisi lain dengan banyaknya pembelian properti dari dana-dana luar biasa tersebut akan membuat peningkatan harga properti yang juga tinggi. Perkiraan pembelian properti tersebut, lanjutnya, juga dilakukan dengan cara metode tunai keras sehingga tidak ada instrumen perbankan yang dapat mengaturnya karena tidak dilakukan secara kredit. “Meskipun masih belum dapat dikatakan akan terjadi bubble, namun pastinya harga tanah-tanah akan terdongrak naik, dan pada akhirnya tanah-tanah untuk properti menengah bawah akan semakin langka,” urainya. Menurutnya, hal itu akan berdampak bagi semakin sulitnya pemerintah untuk merealisasikan janji realisasi program sejuta rumah. Kewaspadaan ini harusnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan sebuah mekanisme pengendalian harga tanah seperti bank tanah yang sejak dulu belum juga tersentuh, di mana sebetulnya bank tanah merupakan faktor strategis dalam pengendalian harga tanah. Sebelumnya, Kadin Indonesia memuji upaya pemerintah yang melakukan sosialisasi program amnesti pajak karena dinilai bisa menjadi tumpuan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Dunia usaha mengapresiasi upaya pemerintah mensosialisasi program amnesti pajak. Banyak yang ingin tahu dan mengikuti program ini dan diharapkan implementasinya sesuai harapan,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. Menurut Rosan, Undang-Undang Amnesti Pajak ang disetujui DPR untuk disahkan pada 28 Juni 2016 dan mulai berlaku 1 Juli 2016 ini gencar dilakukan, termasuk oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bekerja sama dengan Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ali menyatakan, potensi dana repatriasi tax amnesty yang diperkirakan mencapai Rp 1.000 triliun hingga 1 April 2017, diperkirakan hingga sebesar 60 persen mengincar properti. “Dana properti tersebut akan masuk melalui perbankan ataupun pembelian langsung properti,” sebut dia. Diperkirakan dana pembelian langsung properti akan memberikan penambahan kapitalisasi pasar properti mencapai hingga Rp 180 triliun yang merupakan nilai yang sangat besar sehingga perkiraan total kapitalisasi pasar menjadi sebesar Rp 380 triliun. Sebagaimana diwartakan, kebijakan pengampunan pajak bila diberlakukan dinilai bakal berdampak pada sektor properti, tetapi harus dapat dilihat juga secara terperinci apakah dana yang masuk dapat digunakan secara langsung atau tidak. (dew)

TAGS

Berita Terkait

Megapolitan / Menengok Sentra Pembuatan Barongsai di Bogor

Indotainment / Luna Maya Sibukkan dengan bisnis

Nasional / Peluang e-Dagang Masih Besar

Indobisnis / Lorena Transport Lanjutkan Perubahan Bisnis Model 2017

Megapolitan / Ciptakan 60 Model, Produk Tembus Australia


Baca Juga !.