Headline

Pansus Aset Kerja Cepat, Tindak Lanjut Temuan BPK

Redaktur:
Pansus Aset Kerja Cepat, Tindak Lanjut Temuan BPK - Headline

  INDOPOS.CO.ID - KETUA Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan, pihaknya terus bergerak menelusuri Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Salah satu yang menjadi konsen para politisi Kebon Sirih itu yakni menyelidiki kasus pembelian lahan milik sendiri oleh Dinas Perumahan dan Bangunan Gedung DKI di Cengkareng, Jakarta Barat. Dia mengungkapkan, kini pihaknya terus berkoordinasi dengan anggota pansus. Pembentukan pansus, ungkap politisi PDIP itu, merupakan amanat undang-undang. Sehingga fungsinya harus dimaksimalkan. "Memang tidak wajib. Tetapi kan ini amanat yang harus dijalankan oleh dewan dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan. BPK sudah merekomendasikan, masa DPRD diam saja," kata Gembong. Terkait pansus aset, Gembong mengatakan, baru saja meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan penyelidikan aset milik Pemprov DKI. Dalam waktu tiga bulan yang sudah dijalani, pihaknya masih belum bisa merekomendasikan apapun atas pengelolaan aset di Jakarta. “Kan waktu tiga bulan sudah berakhir tapi belum selesai. Itu kita minta perpanjang minta SK baru lagi, sekarang masih jalan terus,” ucap Gembong. Menurut dia, Pansus Aset DPRD DKI Jakarta akan mengevaluasi semua aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya akan mengejar setiap kewajiban pengembang yang masih menunggak fasilitas sosial/fasilitas umum (fasos/fasum) yang belum diserahkan ke Pemprov DKI. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan tidak ada kesalahan prosedural di dalam pembelian lahan untuk rumah susun (rusun) Cengkareng Barat. Kesalahan yang terjadi adalah pemalsuan dokumen atas lahan tersebut. “Kalau saya lihat secara prosedur tidak. Tetapi disitu diduga ada pemalsuan-pemalsuan dokumen,” ungkap Djarot. Pemalsuan dokumen yang dimaksud yang menyebabkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya membeli lahan tersebut. Padahal lahan itu memang milik Pemprov DKI Jakarta. Hal itu mengacu pada putusan Mahkamah Agung. Ada pemalsuan-pemalsuan dokumen, sehingga lahan yang harusnya milik kita tercatat dalam aset kita itu dibeli sendiri oleh kita karena keluar sertifikat dilahan itu atas nama orang lain. Padahal di Mahkamah Agung itu kita menang, sampai PK (Peninjauan Kembali),” tukas Djarot. (wok)

Berita Terkait

Megapolitan / Harus Ada Upaya Masif

Megapolitan / Evaluasi Fogging Serentak

Megapolitan / Penanganan Belum Optimal

Megapolitan / Jumlah Kasus DBD Tertinggi Tiga Tahun Terakhir


Baca Juga !.