Fokus Amanat UU Desa

INDOPOS.CO.ID– Presiden Joko Widodo telah melakukan reshufle jilid II dengan mengganti sejumlah menteri seperti halnya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) dari Marwan Jafar menjadi  Eko Putro Sanjoyo.

Masuknya Eko Putro yang juga kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun diharapkan oleh Komisi V DPR RI dapat memberikan bukti nyata dalam menjalankan amanat UU Desa yang belum sempat dijalankan oleh Marwan Jafar. “Jadi saya kira fokus utamanya adalah menjalankan amanat UU Desa, kita di situ jelas pendekatannya adalah pemberdayaan masyarakat. Bukan seperti program sebelumnya yang tak jelas realisasinya,” kata Ketua Komisi V Fary Djemi Francis usai di sela-sela acara diskusi buku hasil karangannya yang berjudul ‘Duc in Altum, Bertolak ke Tempat Yang Lebih Dalam’ di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (28/7).

Untuk itu, ucap Fary, ada empat indikator untuk melihat apakah pendekatan pembangunan sudah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Mendes yang baru nantinya.

Yang pertama, kata Fary, apakah selama dia menjadi menteri apakah masyarakat tahu, ikut terlibat mulai dari perencanaan, pembangunan dan sebagainya. Kedua, apakah menggunakan materi dari pembangunan itu apakah berasal dari desa itu ataukah berasal dari luar. Ketiga, terkait manfaat untuk dirasakan langsung oleh masyarakat desa, bukan para elit, bukan dari pihak luar.

“Dan Keempat apakah pendamping desa itu memahami tentang kondisi lokal, memahami situasi daerah, apakah mereka mampu menfasilitasi amanat dari UU Desa sehingga masyarakat menjadi mandiri,” paparnya.

“Untuk itu, kita berharap menteri yang baru ini untuk dapat menjalankan itu dengan semestinya,” demikian politisi Gerindra ini berharap.

Sementara, ?Mendes PDTT Eko Putro yang ikut hadir dalam diskusi buku itu menerangkan bahwa dana desa itu sebetulnya cukup besar. Tapi kalau dibandingkan dengan coveragenya, sebetulnya kecil juga. Banyak hal-hal yang mungkin alokasinya salah. Jadi daerah-daerah yang perlu irigasi dikasih irigasi. Bukan sebaliknya. “Nah, kalau kita bisa alokasinya pas, saya pikir impact nya akan luar biasa. Makanya masukan dari Pak Fary dan teman-teman sangat kita butuhkan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, awal-awal pemerintahan Jokowi-JK memang ekonomi lagi agak turun, jadi tahap pertama yang akan dilakukannya adalah adalah untuk menciptakan lapangan kerja di pedesaan.

Nah sekarang ekonomi sudah lebih membaik, jadi kalau bisa dana desa itu digelentorkan tidak hanya habis disitu saja. Namun bisa dimaksimalkan oleh pemerintahan desa, sehingga bisa digunakan untuk infrastruktur pasca panen yang diharapkan bisa memberikan lapangan kerja,” terangnya. (dil)

 

Komentar telah ditutup.