Headline

Dituding Pertahankan Koruptor jadi Anggota DPRD Provinsi Banten

Redaktur:
Dituding Pertahankan Koruptor jadi Anggota DPRD Provinsi Banten - Headline

INDOPOS.CO.ID - Tak ingin nama Partai Golkar tercoreng akibat ulah salah seorang legislatornya, Desy Yusnadi yang jadi terpidana korupsi pembangunan puskesmas di Kota Tangerang senilai Rp 7,8 miliar dan sudah divonis penjara satu tahun oleh pengadilan Tipikor Banten tapi tidak juga dicopot dari keanggotaan DPRD Banten, membuat seorang kader partai itu mengajukan gugatan. Gugatan diajukan, Oman Jumansyah yang merupakan kader Partai Golkar asal Kota Tangerang. Pria yang akrab disapa Oman itu mengugat Ketua DPD I Partai Golkar Banten, Hj Tatu Chasanah, yang juga adik kandung mantan Gubernur Banten, Rt Atut Chosiyah yang kini jadi terpidana sejumlah kasus korupsi, ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Sedangkan tergugat II adalah Ketua DPRD Banten, Asep Ramahmatulah (tergugat II), Desy Yusnadi (anggota DPRD Banten) yang jadi tergugat III serta turut digugat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Provinsi Banten Rano Karno. Gugatan itu mengacu kepada Undang-Undang MD3 Pasal 355 Ayat (1), huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan hurufi. Aturan itu memuat pemecatan anggota legislator terpidana korupsi yang harus diusulkan oleh pimpinan partai politif kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Mendagri. ”Kami berharap, tergugat I dan tergugat II melaksanakan ketentuan dan undang undang yang diatur dalam Pasal 355 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” ujar Aris Purnomohadi, kuasa hukum Oman Jumansyah kepada INDOPOS.CO.IDdi PN Serang, kemarin (28/7). Dalam gugatannya, Oman mempertanyakan status tergugat III, Desi Yusnadi yang hingga kini masih aktif sebagai anggota DPRD Banten meski sudah divonis hukuman penjara satu tahun dengan keputusan inkrah dalam kasus korupsi Rp 7,8 miliar. ”Masa koruptor yang jelas jelas merugikan keuangan negara dan sudah divonis penjara kembali aktif menjadi anggota DPRD? Kenapa DPD I Partai Golkar Banten belum memecat kadernya yang terbukti korupsi. Ketua DPRD Banten juga tidak memproses PAW yang bersangkutan,” terang Aris juga. Bahkan, kata Aris juga, saat Desy Yusnadi tengah menjalankan hukuman penjara diduga yang bersangkutan tetap menerima gaji dari negara. Dengan alasan itu lah, ujar Aris lagi, pihaknya ikut menggugat Gubernur Banten dan Mendagri yang dinilai membiarkan seorang koruptor masih menerima gaji dari negara meski sedang menjalankan hukuman penjara. ”Kalau kita membandingkan seorang PNS yang tidak masuk bekerja selama sebulan, sudah dipecat. Sedangkan, Desy Yusnadi yang jadi terpidana lebih satu tahun dan tidak aktif menjadi anggota DPRD Banten namun masih tetap menerima gaji dari negara. Lucunya setelah bebas, dia aktif kembali menjadi anggota dewan,” tutur Aris. Padahal, jika mengacu kepada Pasal 3 Undang-Undang 17 tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan anggota dewan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dikenakan sanksi berupa pemecatan. ”Partai Golkar jangan dijadikan tempat berlindungnya para koruptor,” cetusnya juga. Sementara itu, kuasa hukum Hj Ratu Tatu Chasanah, (tergugat I) yang diwakili oleh Sufrensi A Manan SH saat dikonfirmasi INDOPOS.CO.ID menjelaskan, materi gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kabur. Karena itu, dia meminta PN Serang menolak seluruh gugatan yang dilayangkan tersebut. ”Materi gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kabur dan tidak ada korelasinya. Apalagi Desy Yusnadi sudah menjalankan hukuman penjara dan mengganti seluruh kerugian negara,” ujar Sufrensi kepada koran ini usai mediasi dengan pengugat, yang dimediasi oleh hakim Yusriansyah SH.M.Hum. M ediasi yang digelar PN Serang itu gagal menemui kata sepakat, karena turut tergugat I dan II yaitu Gubernur Banten dan Mendagri tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Karena itu, PN Serang berencana kembali melanjutkan mediasi kedua yang akan digelar pada 11 Agustus 2016 mendatang. (yas)

TAGS

Berita Terkait

Megapolitan / Cawagub Syaikhu Jadwal Ulang Sowan Ketua DPRD DKI

Headline / KPK Panggil 10 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah

Megapolitan / Evaluasi Kinerja Dinas LH

Daerah / Ketua DPRD DKI Prasetyo Laporkan LHKPN ke KPK

Jakarta Raya / 106 Anggota Dewan Terlalu Banyak Alasan


Baca Juga !.