Alexa Metrics

Kejagung Lupa, Masih Ada Pasal 13

Kejagung Lupa, Masih Ada Pasal 13

INDOPOS.CO.ID-Eksekusi mati tahap ketiga diprediksi akan menimbulkan masalah hukum. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menemukan adanya indikasi Kejaksaan Agung (Kejagung) menabrak undang-undang. Di antaranya, notifikasi atau pemberitahuan eksekusi mati yang hanya 68 jam dan terpidana mati belum mendapatkan surat penolakan grasi.

Sejumlah LSM yang menemukan indikasi pelanggaran itu di antaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Masyarakat, Imparsial, Elsam, Kontras, Mappi FH UI, dan Migrant Care.

Dalam Konferensi Pers di kantor YLBHI kemarin, Staf Divisi Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia menjelaskan, dalam pasal 7 UU nomor 2/2002 jo UU Nomor 5/2010 tentang grasi memang disebutkan, terpidana mati grasinya dianggap kadaluarsa bila melewati setahun setelah berkekuatan hukum tetap. ”Tapi, Kejagung lupa bahwa ada pasal 13,” paparnya.

Pasal 13 itu menyebutkan bahwa bagi terpidana mati atau keluarga terpidana mati yang mengajukan grasi tidak dapat dilakukan eksekusi, sebelum keputusan presiden tentang penolakan grasi diterima terpidana. ”Saat eksekusi itu, hampir semua terpidana belum menerima surat penolakan grasi,”tuturnya.

Sementara Peneliti ICJR Eramus Napitupulu menuturkan, pelanggaran lain berupa pemberitahuan hanya 68 jam juga terjadi. Kalau dari informasi yang dihimpun dari rohaniawan, notfikasi diterima terpidana mati pada Selasa pukul 15.30 WIB, namun eksekusi mati dilakukan Kamis pukul 00.45. ”Bila dihitung, maka hanya 68 jam dari waktu eksekusi mati,” terangnya.

Padahal, dalam UU Nomor 2/ PNPS/1964 disebutkan, eksekusi mati harus diberitahukan pada terpidana mati minimal tiga hari atau 72 jam sebelum eksekusi. ”Ketentuan-ketentuan itu dilanggar semua,” paparnya.
Putri Kanesia menambahkan, belum lagi dengan hak dari keluarga terpidana mati. Yang ternyata, datang saat eksekusi dan harus kembali tanpa mengetahui keluarganya itu telah dieksekusi atau tidak. ”Keluarga berhak mengetahui informasi seperti itu,” ujarnya.

Putri menyebutkan, dengan semua pelanggaran itu, maka seharusnya ada sanksi yang diberlakukan pada Kejagung. Tentunya, Presiden Jokowi harus turun tangan untuk menangani masalah itu. ”Janganlah main-main dengan nyawa seseorang,” paparnya.

Yang lebih aneh lagi, bila memang pemerintah ingin menangani kasus narkotika. Ternyata anggaran pengobatan untuk terpidana kasus narkotika di Lapas Cipinang itu tidak ada. Padahal, 60 persen penghuninya adalah napi narkotika. ”Artinya, mereka sama sekali tidak diobati,” ujar Peneliti YLBHI Yulianus Ibrani.

Dia mengatakan, dengan begitu, pemerintah hanya menginginkan napi narkotika itu dihukum. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika itu sama sekali tidak serius. ”Ya, pemerintah hanya condong untuk menghukum,” tegasnya.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M. Rum belum bisa dikonfirmasi terkait masalah tersebut. Saat dihubungi sama sekali tidak memberikan respon dan telepon direject. Pesan singkat juga tidak dibalas.

Sebelumnya, empat terpidana mati dieksekusi di Nusakambangan, yakni Freddy Budiman, Humprey, Michael Titus dan Seck Osmane. Keempatnya merupakan terpidana mati kasus narkotika. (idr/jpnn)



Apa Pendapatmu?