Antisipasi Rusuh Tanjungbalai Menjalar

INDOPOS.CO.ID- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah memerintahkan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang dipimpin Soedarmo untuk diarahkan segera berkonsolidasi dengan Kesbangpol Provinsi Sumater Utara. ’’Koordinasi semua pihak agar tidak menjalar ke daerah lain terkait kasus Tanjung Balai,’’ ujar Tjahjo.

Ke depan, mantan Sekjen PDIP itu mmenginginkan jajaran Kesbangpol seluruh Indonesia dikumpulkan setiap tiga bulan sekali. Tujuannya untuk berkonsolidasi antar-daerah dan menyelaraskan pemetaan wilayah berpotensi konflik antar daerah yang berbatasan. Prinsipnya, kata Tjahjo, jajaran Kesbangpol harus berkonsolidasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat

Baca Juga :

Tujuh Remaja Jadi Tersangka Tanjung Balai

Terpisah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan hal tersebut tak seperti Indonesia pada umumnya. Seharusnya, menurut dia, masyarakat tak terpancing dengan provokasi bernada suku raas dan agama (SARA).

Mantan Panglima ABRI itu menilai tindakan tersebut tak meredam masalah. Pasalnya, ada dendam antar agama yang dipupuk melalui peristiwa itu. ’’Tindakan itu bukan cerminan budaya kita dalam menyelesaikan masalah bahkan justru tindakan itu semakin membesarkan masalah,” ujar Wiranto kepada wartawan, Minggu (31/7).

Baca Juga :

Status Meliana Masih Terlapor

Masyarakat Indonesia dia sebut hidup dalam kebebasan beragama, namun kebebasan itu juga ada batasnya. Yang dimaksud Wiranto adalah kebebasan tanpa mengganggu atau mengancam hak orang lain. Menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku sudah seharusnya diterapkan masyarakat di tanah air.

Tindakan bermain hakim sendiri yang berujung pada pengrusakan rumah ibadah seharusnya tak terjadi. Wiranto lantas menyampaikan anjuran Presiden Joko Widodo untuk terus menjaga kekompakan dan persatuan bangsa. ‘’Agar menyadari dan tidak melanjutkan perselisihan dan pertikaian antar warga,’’ pungkasnya.

Baca Juga :

Peristiwa Tanjung Balai Bukan Soal Agama

Pelajaran untuk Pemerintah

Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap insiden pembakaran kelenteng di Kota Tanjung balai, Sumatera Utara (Sumut) menjadi pelajaran bagi pemerintah. Khususnya untuk menjaga kerukunan umat beragama di seluruh penjuru tanah air. Gesekan-gesekan kecil harus bisa terdeteksi dan teratasi, sebelum meluap menjadi aksi anarkis massal.

Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan MUI Zainut Tauhid Saadi menuturkan, pemerintah harus mengefektifkan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Baik itu FKUB di tingkat pusat, provinsi, bahkan di kabupaten/kota. Keberadaan FKUB di setiap level ini juga diharapkan merangkul sampai umat lapisan paling bawah. Bukan hanya pemuka agamanya saja.

’’Jika FKUB-nya efektif, bisa mencegah potensi masalah antar atau intern umat beragama,’’’ jelasnya. Kegiatan untuk mengefektifkan peran FKUB beragam. Seperti kegiatan-kegiatan massal yang melibatkan umat lintas agama. Kemudian juga seminar-seminar kerukunan dan sejenisnya. Intinya FKUB menjadi poros menyebarkan smangat kerukunan dan toleransi.

Zainut menegaskan bahwa semangat toleransi itu perlu dirawat, dijaga, dan dipupuk setiap saat. Selain itu semangat toleransi juga harus dilandasi dengan rasa saling menghormati yang kuat. Dia mendapatkan informasi kasus di Tanjung balai itu dipicu akibat tidak ada rasa saling mnghormati. Kemudian menyebar melalui sosial media lantas menggerakkan massa.

Selain memperkuat peran FKUB, MUI juga meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini sampai tuntas. Diantaranya adalah mengamankan provokatot biang pembakaran sejumlah kelenteng. Kemudian polisi juga harus menjelaskan akar masalah ini secara klir. Supaya ke depan masyarakat bisa ikut mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang lagi.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Mochammad Jasin mengatakan sudah ada kesepakatan bersama antara FKUB Tanjung balai, MUI setempat, kelompok lintas etnis, dan organisasi kepemudaan setempat. Diantara kesepakatan bersamanya adalah, berperan aktif menjaga sarana dan prasarana rumah ibadah. Siap menjadi penyampai syiar pentingnya menjaga kerukunan dan menjadi teladan masyarakat untuk menjaga toleransi dan kerukunan.

Insiden Tanjung balai juga memicu keprihatinan mendalam dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Selain menyayangkan dan mengutuk keras, salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) itu juga siap turun ke lapangan. ’’Kami sudah perintahkan jajaran Ansor dan Banser di Sumut untuk aktif dalam proses rehabilitasi,’’ tutur Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, saat dihubungi, kemarin. Baik, rehabilitasi fisik maupun sosial. Bukan hanya membantu merekonstruksi banguna rumah ibadah yang terbakar, tapi juga melakukan silaturahin kepada para warganya.

Lebih lanjut, dia memandang, insiden Tanjung balai bisa terjadi karena ketidaksigapan aparat. Mulai dari kepala lingkungan  setingkat RT, lurah, hingga polisi. Ketidaksegeraan dalam merespon membuat potensi konflik yang seharusnya bisa segera diredam justru menjadi semakin membesar.

Selain itu, dia juga menyoroti tentan peran negara, khususnya pemerintah daerah. Mereka dianggap telah gagal dalam memelihara dan mengelola keberagaman. ’’Sehingga agama yang seharusnya jadi alat pemersatu dan perdamian, malah menjadi sumber konflik di masyarakat. Tentu, kami sangat menyayangkan dan mengutuk keras insiden yang terjadi,’’ imbuh Gus Tutut –sapaan akrabnya-.

Setara Institute melihat kerusuhan yang terjadi di Tanjung balai merupakan ekspresi intoleransi dan kekerasan yang tidak semestinya terjadi. Yang semacam ini juga mulai terjadi di banyak daerah dan bisa menjadi bom waktu. Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani berharap polri dapat mengungkap aktor penggerak kerusuhan tersebut. Tindakan itu perlu selain harus mempertemukan kedua pimpinan agama.

Ismail berharap peristiwa tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa kondisi intoleransi di tengah masyarakat semakin meningkat. Hal itu ditandai bermunculannya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Pemerintah harus mengambil langkah mendasar dalam merespons seluruh peristiwa pelanggaran yang terus terjadi.

’’Tentu tidak hanya reaktif dalam peristiwa aktual seperti pemadam kebakaran. Pemerintah hanya riuh saat peristiwa terjadi,’’ ujarnya. Kementerian Agama dan Kemendagri memegang peranan kunci dalam mengelola hubungan antar agama, meningkatkan toleransi, dan menghapus praktik diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan. (adn/ilu/ted/wan/dyn/gun/idr)


loading...

Komentar telah ditutup.