Data Tunjukkan Perekonomian Arah Membaik

INDOPOS.CO.ID- Data perekonomian di dalam negeri sendiri terlihat kian membaik. Melewati momen Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, inflasi bulan Juli terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin (1/8), merilis sejumlah data terkini terkait beberapa indikasi kondisi perekonomian dalam negeri, diantaranya inflasi. Tercatat bulan Juli 2016, inflasi cukup rendah, tidak sampai menyentuh satu persen, yakni 0,69 persen.

Menurut Kepala BPS Suryamin menuturkan, inflasi bulan Juli tahun ini, merupakan inflasi Juli yang terendah sejak lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat. ’’Jadi memang inflasi bulan Juli tahun ini adalah yang terendah selama lima tahun terakhir,’’ ujarnya di gedung BPS, kemarin.

Baca Juga :

Sementara perkembangan Indeks Harga Grosir pada bulan lalu, juga mengalami kenaikan sebesar 1,04 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan yang terbesar terjadi pada sektor pertanian yang sebesar 2,45 persen.

Kemudian Indeks harga bahan bangunan atau konstruksi juga naik 0,02 persen dibanding bulan sebelumnya. ’’Ini disebabkan kenaikan harga komoditas batu hias dan batu bangunan sebesar 0,46 persen, tanah urug 0,36 persen, perlengkapan listrik 0,32 persen, kaca lembaran 0,30 persen dan batu split 0,28 persen,’’paparnya.

Sementara pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan II 2016 ini, juga mengalami kenaikan sebesar 5,54 persen dibanding triwulan II tahun sebelumnya. Begitu juga jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, juga terjadi kenaikan sebesar 3,54 persen. Jenis-jenis industri yang mengalami kenaikan terbesar adalah industri makanan yang naik 10,39 persen, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan naik 10,32 persen dan industri kertas dan barang dari kertas naik 7,86 persen.

Suryamin melanjutkan, produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulan kedua secara month to month, yang tertinggi terjadi di provinsi Riau, dengan kenaikan sebesar 15,62 persen, kemudian diikuti provinsi Sumatera Barat yang naik 10,81 persen dan provinsi Aceh dengan kenaikan sebesar 9,98 persen. ’’Kalau secara year on year, yang tertinggi kenaikannya juga Riau yang naik 18,08 persen, lalu provinsi Sumatera Barat naik 16,95 persen dan provinsi DKI Jakarta naik 12,94 persen,’’ imbuh Suryamin.

Berbagai sentimen yang ada itu membuat para pelaku pasar bergairah. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) melesat 145,582 poin (2,791 persen) ke level 5.361,576 pada penutupan perdagangan kemarin. Level tertinggi di sepanjang tahun ini dan kapitalisasi pasar saham (market cap) sebesar Rp 5.772 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah.

Frekuensi transaksi pasar saham kemarin mencapai 354.802 kali senilai Rp 10,257 triliun. Investor asing melakukan pembelian bersih sebesar Rp 1,829 triliun kemarin dan secara kumulatif sejak awal tahun sampai kemarin pembelian bersih investor asing meningkat menjadi Rp 26,706 triliun. IHSG sendiri secara year to date atau sejak awal tahun sampai kemarin mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,73 persen atau tertinggi kedua di dunia di bawah bursa Thailand (17,44 persen).

Direktur Utama BEI, Tito Sulistio, meyakini program amnesti pajak berjalan sesuai harapan. Di pasar saham, ada potensi crossing saham (transaksi pemindahbukuan dari nama lama melalui nama pihak lain ke pemilik aslinya di Indonesia) diperkirakan lebih dari Rp 250 triliun. Saat itu terjadi, Tito meyakini dampaknya akan positif terhadap penguatan current account Indonesia. Akibatnya, nilai tukar Rupiah juga berpotensi menguat. ’’Sekarang kepemilikan investor asing di pasar saham kita itu sekitar 64 persen. Jika crossing sudah mulai terjadi, komposisi itu bisa berubah,’’ ungkapnya. Terjadi peningkatan kepemilikan oleh investor domestik.

Nilai tukar Rupiah kemarin ditutup menguat ke level 13.080 per dolar AS (USD) dibandingkan 13.094 per USD pada akhir pekan kemarin (kurs tengah Bank Indonesia/BI). Meski begitu, di Bali, Gubernur BI Agus D.W Martowardojo, mengingatkan perekonomian global saat ini tengah dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah bagaimana strategi mengejar target pertumbuhan usai krisis keuangan global. Kedua, bagaimana kebijakan moneter yang optimal dapat ditempuh dalam perekonomian yang terbuka. ’’Ketiga, bagaimana mencapai stabilitas keuangan di tengah keragaman (divergensi) kebijakan moneter dunia,’’ ujarnya dalam seminar bertajuk Managing Stability and Growth under Economic and Monetary Divergence yang dihelat di Nusa Dua, Bali, Senin (1/8).

Adapun ketiga topik tersebut secara khusus dikupas di dalam seminar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Federal Reserve Bank of New York (FRBNY). Pertemuan tersebut juga merupakan langkah perwujudan hubungan strategis antara BI dan FRBNY yang selama ini telah terjalin. Agus menjelaskan bahwa Indonesia juga masih dihadapkan pada tantangan-tantangan layaknya yang dihadapi oleh negara-negara lain. Dalam hal ini, respons BI tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan suku bunga sebagai instrumen kebijakan moneter tunggal. ’’Bahkan, kami menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang kita sebut bauran kebijakan,’’ tambahnya.

Dia merinci, bauran kebijakan tersebut terdiri dari beberapa pokok. Diantaranya yakni, stance kebijakan untuk menjangkar ekspektasi inflasi, menjaga nilai tukar untuk mengurangi tekanan pada sektor eksternal, menjaga manajemen arus modal untuk mengurangi volatilitas yang berlebihan terutama dalam jangka pendek, menerapkan langkah-langkah makroprudensial untuk mengelola pro-cyclicality, dan kami juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memastikan langkah komunikasi yang baik kepada publik.

President of FRBNY William C. Dudley menyampaikan hal serupa. Dudley mengingatkan mengenai beragamnya kebijakan ekonomi dan moneter yang didominasi negara-negara ekonomi terbesar di dunia. Hal itu harus menjadi poin yang wajib diwaspadai di masa mendatang. Menurutnya, beragamnya kebijakan tersebut dapat menimbulkan risiko tersendiri yang memberi tantangan bagi otoritas di negara-negara Timur maupun Barat. ’’Para pembuat kebijakan dipacu untuk menyusun kebijakan yang bertujuan mendukung pertumbuhan dan memitigasi risiko, sekaligus mempertahankan stabilitas moneter dan keuangan,’’ jelasnya.

Dudley menambahkan bahwa kebijakan moneter tidak bisa statis, namun harus mampu luwes dengan menyesuaikan kondisi perekonomian. Dia menilai, ada dua langkah penting pengambilan kebijakan moneter. ’’Langkah pertama adalah mempertimbangkan secara ekspansif ekosistem ekonomi global. Untuk itu, pengambilan kebijakan moneter harus dilakukan secara cepat. Langkah kedua adalah dengan berkomunikasi secara jelas dan konsisten,’’ jelasnya.

Di tempat yang sama, mantan Wakil Presiden Boediono juga berbagi cerita tentang pelajaran dalam upaya penanganan krisis yang sempat dihadapinya. ’’Pertama, ketika datangnya krisis, kebanyakan para pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi cenderung mengambil kebijakan yang spekulatif,’’ katanya. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang gegabah, diperlukan mitigasi risiko agar dapat membaca dan memperkirakan krisis apa yang akan terjadi di masa depan.

Pelajaran kedua, yakni tentang mengambil pelajaran dari krisis pertama yang lebih dahulu terjadi. Dengan begitu, ada kesesuaian dari solusi untuk menyelesaikan krisis yang terjadi. Indonesia, lanjutnya, adalah adalah negara yang paling terakhir menghadapi krisis namun merupakan negara yang paling cepat pulih dari krisis. Ketiga, diperlukan adanya koordinasi antar lembaga agar terus terjalin. Saat krisis datang, koordinasi antar lembaga biasanya menjadi tidak mulus. ’’Ada berbagai tendensi yang terjadi saat krisis. Satu pihak bisa saja saling menyalahkan satu sama lain saat penanganan krisis terjadi,’’ tambahnya.

Poin keempat, yakni dukungan dari internal kelembagaan. Hal tersebut sangat penting untuk mendukung keputusan dari pengambil kebijakan ketika krisis seringkali sangat minim dukungan, bahkan tidak ada. Kelima, yakni dukungan politik terhadap efektivitas kebijakan ekonomi. Mantan Gubernur BI tersebut menjelaskan, ekonomi yang baik hanya dapat dibangun dengan pondasi politik yang baik pula.(jun/ken/gen/dee)

Komentar telah ditutup.