Alexa Metrics

Data Guru di Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

Data Guru di Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

INDOPOS.CO.ID – Salah satu aspek pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi X bersama Pemprov Kaltara, yaitu tidak sinkronnya data guru di perbatasan Kaltara dengan data yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendigbud) RI.

Data yang selama ini dinilai jika guru di wilayah perbatasan tercukupi, ternyata bertolak belakang dengan realita yang ada di daerah. Sehingga Gubernur Kaltara Irianto Lambrie berkesempatan menjelaskan persoalan tersebut.

Menurut Irianto, jika pihaknya telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait mengenai tidak sinkronnya data tersebut. Selain itu, menurutnya bahwa data yang dimiliki oleh Kemendigbud bukanlah data ril dengan apa yang telah terjadi pada kenyataanya.

Dari hasil data milik Kemendikbud menyebutkan jumlah guru berkisar 7 ribuan, sedangkan pada realitanya hanya memiliki 5 ribuan saja. Sehingga hal itu tentu saja menyebabkan perbedaan dan tidak hanya dari segi jumlah, namun juga dalam segi persepsi.

“Meskipun Kemendigbud mengatakan jumlah guru di Kaltara relatif cukup, namun pada kenyataanya guru di wilayah ini sangat kurang,” sebut ayah tiga anak ini.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Mujib Rohmat mengatakan hal tersebut dapat saja terjadi pada setiap daerah. Perihal beberapa data yang tidak sinkron, tertutama jika membahas mengenai sumber daya manusia.

“Terkadang di dalam neraca kemanterian tercatat sudah memenuhi, namun di wilayah tersebut tidak semestinya,“ ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan adanya guru yang meninggal dunia, berhenti, pindah dan pensiun. Terlebih lagi tanpa adanya laporan ke pusat sehingga tidak tercatat dalam kementerian.

Dia berharap adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan kementerian, dalam hal ini mengenai update data. Sehingga pemerintah pusat bisa mendapatkan data yang ril.

Lanjut dijelaskan oleh anggota DPR-RI dapil Jawa Tengah Fraksi Partai Golkar ini, pemerintah pusat seharusnya juga lebih peka dan aktif turun langsung ke lapangan sebagai langkah jemput bola menyikapi data–data yang ada di daerah.

“Pihak pusat seharusnya lebih sering untuk turun ke wilayah langsung, agar datanya bisa lebih ril. Perbedaan tersebut tentu saja berdampak sangat besar terhadap kelangsungan pendidikan di wilayah perbatasan,” tuntasnya. (*/eca/keg)



Apa Pendapatmu?