Alexa Metrics

Bangun Empat Pembangkit Baru

Bangun Empat Pembangkit Baru

INDOPOS.CO.ID – Provinsi Banten mendapatkan kunjungan Komisi VII DPR RI. Dalam kunjungan yang digelar (1/8), para wakil rakyat itu berencana meninjau pembangkit listrik yang ada di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang dan Suralaya, Kota Cilegon. Tujuannya terkait rencana pembangunan pembangkit listrik baru di provinsi tersebut.

Pantauan indopos.co.id, sebelum ke lokasi, rombongan Komisi VII DPR RI yang terdiri dari Daryatmo Mardiyanto, Yulian Gunhar, Dony Maryadi Oekoen, Dito Ganinduto, Eni Maulani, Joko Purwanto, dan Inas Nasrullah Zubir beserta rombongan Dirjen Listrik dan Dirjen SKK Migas terlebih dulu berkunjung ke Pendopo Gubernur Banten, Curug, Kota Serang. Saat tiba pukul 10.00 WIB, rombongan anggota dewan itu langsung diterima Gubernur Banten, Rano Karno

. Saat itu, Rano didampingi Sekda Banten, Ranta Soeharta dan Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah. Saat bertemu, rombongan anggota dewan itu langsung melakukan dialog selama lebih dua jam. Usai menggelar pertemuan, Ketua Rombongan Komisi VII DPR, Inas Nasrullah Zubir mengatakan akan melanjutkan kunjungan ke lokasi pembangkit listrik 2.000 mega watt yang sebelumnya telah di resmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Ines juga prihatin dengan kondisi pembangkit listrik yang ada Suralaya.

Lantaran meski berdiri sejak 15 tahun lalu, namun pembangkit itu menyimpan banyak masalah. ”Pembangkit listrik yang ada di Suralaya itu kan sudah lama di Banten. Tetapi ternyata (kondisi listriknya) byar pet (kerap mati setiap waktu). Saya tahu benar, karena pernah ngantor di sini sebagai Ketua DPD Hanura Banten. Saya tahu kondisinya seperti apa! Makanya saya ajak teman-teman (Komisi VII) untuk meliat kondisinya seperti apa,” tukasnya.

Politisi Partai Hanura itu juga menambahkan, dalam waktu dekat ini pemerintah berencana membangun empat pembangkit listrik lagi di Provinsi Banten. ”Rencananya akan ada empat pembangkit listrik yang akan di bangun di Banten. Nah itu harapan kita tidak ada masalah byar pet lagi,” tegas Inas Nasrullah lagi. Sementara itu, Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan dalam pertemuan itu, ada juga pertanyaan terkait PJU (penerangan jalan umum) yang masih minim terutama di wilayah Banten selatan.

Lantaran ketiadaan PJU itu membuat aksi kriminalitas meningkat di wilayah tersebut. ”Saya bilang untuk PJU itu kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Namun, dua pemerintahan kabupaten yang PJUnya minim itu tidak hadir saat pertemuan. Padahal kami undang agar para kepala daerah itu bisa mengungkapkan keluhannya kepada para anggota dewan agar bisa dicarikan solusi masalahnya,” ungkapnya. (yas)



Apa Pendapatmu?