Haris Azhar Dijerat UU ITE

INDOPOS.CO.ID – Kepala Kepolisian RI, Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan status Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar saat ini hanya sebagai terlapor. Hal tersebut membantah pemberitaan di salah satu media yang menyebut Haris berstatus tersangka. ’’Belum, (masih) terlapor karena ada yang melaporkan,’’ ujar Tito di kantor Menkopolhukam, Rabu (3/8).

Terkait pelaporan itu, ia menilai wajar jika institusi melakukan hal tersebut. Mengingat apa yang dipaparkan Haris tidak bisa dibuktikan dan cenderung mencemarkan nama baik institusi Badan Narkotika Nasional, TNI dan Polri. Untuk diketahui, Koordinator KontraS ini dilaporkan usai menulis pernyataan di Facebook Kontras tentang terpidana mati Freddy Budiman yang menyetor uang ke sejumlah lembaga atau instansi.

Baca Juga :

Lebih lanjut, Tito melihat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar pelaporan bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Tentunya usai proses penyelidikan terhadap Haris Azhar menemukan kemungkinan pidana. Detailnya, penyidikan memiliki fungsi mengumpulkan bukti-bukti dari saksi. Nah, nantinya jika dalam pemaparan para saksi ditemukan bukti yang mengarah pada pidana maka Haris bisa ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, menurut Tito, keterangan Haris tidak bisa dibuktikan dan diduga melanggar UU ITE. Pasalnya, pihaknya telah mendapat data-data pledoi dari pengacara Freddy dan tidak ada konfirmasi yang sama dengan pernyataan Haris.

’’Kita sudah periksa pengacara Freddy semua, tidak ada mengkonfirmasi keterangan beliau (Haris),’’ tutur Tito. Ia malah mengimbau bahwa sebaiknya Haris mengkroscek dulu sumber informasi yang ia punya dengan sumber lain. Istilah intelijen yang dipakai yakni abjad dan huruf, sehingga mampu melahirkan info seperti info A1. Hal tersebut dinilai dari dua karakteristik, pertama apakah sumber info ini adalah orang yang bisa dipercaya secara karakteristik.

Kedua, sumber informasi yang diberikan sudah dikonfirmasi dari sumber lain. Namun, ketika tata cara perolehan info ini dikaitkan dengan sumber info Haris, yakni Freddy Budiman, Tito mengaku ragu. Pasalnya kredibilitas informan tak bisa dipertanggungjawabkan. ’’Kalau saya lihat dari kasus ini yang berasangkutan Freddy, dia terlibat beberapa kasus pidana sehingga mungkin kredibiliatasnya sebagai sumber informasi belum tentu konsisten,’’ tutur Tito.

Sementara Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat mengamanatkan pada Haris untuk membela diri dari tuntutan hukum yang diajukan Polri dan sebagainya. Kepada penegak hukum, Imdadun mengamanatkan proses hukum harus transparan. Supaya tidak terjadi proses penegakan hukum yang sesat. ’’Jadi proses of law harus dijunjung tinggi jika memang kepolisan bersikeras untuk memproses itu melalui jalur hukum,’’ ujarnya.

Baca Juga :

Namun demikian, Imdadun berharap tulisan Haris di Facebook disikapi sebagai implementasi kebebasan orang menyampaikan pendapat dan informasi. Sehingga dampaknya tidak ada penilaian negatif sebagai pencemaran nama baik. Lebih jauh, ia juga melihat apakah ada perubahan di tubuh Polri atas kejadian ini. Arus spirit reformasi yang harus ditekankan dalam tubuh Polri menjadi pembeda dari era-era penegak hukum sebelumnya. ’’Kalau ini dikriminalkan saya kok agak pesimis kalau dikatakan bahwa proses reformasi internal polri berjalan dengan baik. Tapi kalau ini ditanggapi positif, berarti ini sinyal bagus bahwa reformasi di internal kepolisian sedang berjalan,’’ imbuhnya.

Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan bahwa sebenarnya pernyataan Haris Azhar itu dibicarakan dulu dengan Polri. Kalau dibicarakan dulu, tentu akan menjadi feed back untuk Polri. ”Kan pertemuannya 2014, ada waktu yang sangat panjang. Mengapa tidak sejak dulu?” tuturnya.

Apalagi, Polri juga menelusuri dalam pledoi Freddy Budiman dari Pengadilan Jakarta Barat. Tidak ada informasi apapun yang sama dengan pernyataan Haris. ”Kami sudah cek, tidak ada,” ujarnya. Lalu, soal adanya petugas yang ke Tiongkok bersama Freddy untuk mengecek lokasi pabrik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang mustahil. ”Tak mungkin seorang terdakwa dibawa keluar negeri untuk melihat itu,” jelasnya. (adn/dil/tyo/gun/idr/bay)

Komentar telah ditutup.