Alexa Metrics

Laporan Tiga Lembaga Dikritik Terkait Freddy Budiman

Laporan Tiga Lembaga Dikritik Terkait Freddy Budiman

INDOPOS.CO.ID- Kesaksian koordinator Kontras Haris Azhar terkait Freddy Budiman direspons Polri, Badan Nasional Narkotika (BNN) dan TNI dengan melaporkan Haris. Namun, langkah ketiga lembaga tersebut dinilai kurang tepat. Sebab, sebenarnya membuktikan kesaksian itu merupakan langkah yang mudah dilakukan lembaga negara. Pakar Hukum Pidana Trisakti Abdul Fickar menuturkan, langkah ketiga lembaga dengan melaporkan Haris itu justru menunjukkan tidak terbukanya Polri terhadap kritik masyarakat. ’’Kurang tepatlah kalau begitu,’’ paparnya.

Untuk penegak hukum, menemukan fakta pertemuan Haris dan Freddy Budiman itu sebenarnya sangat mudah. Masih ada rohaniawan dan mantan Kalapas Nusakambangan yang bisa ditanyai terkait pertemuan tersebut. ’’Ada jalan lain yang bisa ditempuh,’’ terangnya. Selanjutnya, Polri bila memiliki sikap terbuka, maka seharusnya menelusuri harta setiap anggota Polri yang pernah mengusut kasus Freddy. Polisi itu penghasilannya terukur, kalau memang ada yang kekayaannya tidak wajar.

Bila dirunut rangkaian konten pernyataan itu, maka ada indikasi bahwa pernyataan tersebut benar. Misalnya, mantan kalapas Nusakambangan Liberty Sitinjak yang memastikan bahwa ada petugas BNN yang mencari dirinya. ’’Lalu ada pula fakta bahwa Polda Metro memecat dua anggota polisi karena menjual narkotika milik Freddy,’’ ujarnya. Informasi semacam itu memperkuat kesaksian Haris saat bertemu dengan Freddy Budiman. Menurutnya, yang paling utama bahwa ketiga lembaga itu gagal menangkap pesan yang ingin disampaikan Haris.

Dalam hukum acara, kesaksian Haris ini hanya kesaksian testimonium de auditu yang tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, lembaga penegak hukum justru melaporkan maalah tersebut. ’’Ini ada ketidakkonsistenan dari lembaga negara,’’ ujarnya. Apalagi, ada Polri yang kemudian melaporkan Haris ke Bareskrim yang merupakan bagian dari Polri. Hal tersebut tentunya patut diduga akan ada konflik kepentingan yang terjadi. Menurutnya, seharusnya informasi itu ditindaklanjuti dengan pembentukan tim independen.

Terpisah, langkah TNI, Polri, dan BNN untuk melaporkan Haris Azhar terkait tulisan pengakuan terpidana mati Freddy Budiman, mendapat tanggapan dari Ketua DPR Ade Komarudin. Ade meminta kepada Haris untuk tidak gentar menghadapi proses hukum terkait laporan tersebut. ”Kalau nanti Saudara Haris dapat mempertanggungjawabkan dengan baik bahwa itu benar, tidak harus khawatir meski diproses tiga institusi tersebut,” kata Akom, sapaan akrabnya.

Menurut Akom, apa yang terjadi pada Haris adalah proses hukum yang biasa. Akom menilai hal itu adalah bagian dari penegakan hukum yang bisa berkembang dalam prosesnya nanti. ”Kalau kita benar, tidak usah takut. Itu kan normal dalam proses hukum. Tidak usah kaget juga karena itu dimungkinkan dalan penegakan hukum,” tandasnya.

Siap Hadapi Laporan

Di tempat terpisah, Haris Azhar menganggap laporan tiga institusi terhadap dirinya merupakan bentuk kriminalisasi. Menurutnya, pihak-pihak terkait mestinya menindaklanjuti kesaksian Freddy Budiman yang ditulisnya. ’’Sangat disayangkan, karena saya punya niatan baik bahwa informasi yang saya miliki bisa ditindaklanjuti,’’ kata Haris di kantor Kontras.

Haris pun sudah menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi laporan tiga institusi tersebut. Mereka terdiri dari YLBHI, LBH, Peradi dan sejumlah kolega Haris semasa kuliah. Pihaknya juga menggali informasi tambahan terkait dengan kejahatan narkoba yang melibatkan aparat. ”Ini adalah kesaksian bandit (Freddy Budiman, Red), ada saksinya Jhon Kei, Sitinjak (Kalapas Nusakambangan, Red) dan dua orang pelayan rohani,” terangnya meyakinkan.

Di sisi lain, sejumlah pihak menyesalkan adanya pelaporan terhadap Haris Azhar yang mengungkapkan pengakuan Freddy Budiman. Buya Syafii Maarif mengungkapkan harusnya penegak hukum melakukan pendalaman dulu terkait informasi tersebut. ’’Yang seperti ini harus diusut dulu sampai tuntas. Dibuktikan benar dan tidaknya,’’ tegasnya. Dia memberikan dukungan pada Haris untuk tetap menghadapi laporan pencemaran nama baik.

Kecaman juga datang dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) yang mengecam keras rencana Polri memanggil Haris terkait dilaporkannya ke Bareskrim oleh tiga institusi. Menurutnya, pemanggilan itu tidak memiliki dasar hukum dan hanya menunjukkan arogansi Polri yang anti kritik serta tidak mau berubah atau tidak mau melakukan revolusi mental.  ’’Sementara jumlah anggota Polri yang terlibat narkoba terus bertambah,’’ sesal Neta.

Ia menjelaskan, apa yang diungkapkan oleh Haris tidak bisa dikategorikan sebagai pelangaran terhadap UU ITE dan pencemaran nama baik. Padahal, kata Neta, dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran nama baik berbunyi: “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dst”. Pasal ini menjelaskan bahwa arti dari menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

’’Sedangkan dalam kasus Freddy, Haris tidak pernah menyebut nama seseorang sehingga tidak ada nama baiknya yang dirusak,’’ tegasnya. Begitu juga Pasal 207 KUHP, Neta menerangkan tidak ada yang dilanggar oleh Haris. Pasal itu tertulis, ’’Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum dst.’’

’’Pertanyaannya kemudian, apakah rangkaian kata-kata yang dipergunakan Haris bersifat menghina? Bukankah Haris hanya memaparkan agar ada perbaikan moralitas atau revolusi mental di jajaran aparatur sehingga peredaran narkoba di negeri ini bisa benar-benar diberantas,’’ cetus Neta. Justru dengan adanya pengungkapan oleh Haris, seharusnya pemerintah berterimakasih.

Ketimbang memeriksa Haris, lanjut Neta, Polri dan BNN lebih baik memeriksa oknum BNN yang mendatangi Freddy ke Nusakambangan dan “mengutakatik” CCTV. ’’Tentu banyak saksi yang melihat kedatangan oknum itu dan CCTV pun bisa menjadi barang bukti, untuk kemudian kekayaan oknum bersangkutan ditelusuri, apakah ada kaitannya dengan Freddy,’’ imbaunya.

Dengan membungkam Haris, lanjut Neta, sama artinya Polri melindungi oknum-oknum yang memanfaatkan institusinya untuk berkolusi dengan bandar narkoba dan memperkaya diri. (adn/dil/tyo/gun/idr/bay)



Apa Pendapatmu?