Daerah Bakal “Pendek Kaki”

INDOPOS.CO.ID – Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 133 triliun. Banyak pihak mengkhawatirkan kebijakan ini akan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meyakinkan bahwa pemotongan tersebut samasekali tak akan mengganggu pelayanan masyarakat sebagai program prioritas pemerintah.

Adapun skema pemotongan dana saat ini tengah diproses di Kementerian Keuangan dan dia percaya program-program terkait kesejahteraan masyarakat tetap dijalankan.

“Yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat saya takin tidak ada pemotongan,” ujar Mendagri di Jakarta, Jumat (5/8).

Arah pemotongan menuju pada anggaran perjalanan dinas dan proyek-proyek lain yang tak berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Ini artinya pejabat daerah boleh dikata “pendek kaki”.

Namun Mendagri tetap mempertahankan prinsip kerja melayani masyarakat. Caranya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien biaya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo turut menanggapi tentang pemotongan anggaran. Menurutnya, hal tersebut memang berpengaruh ke daerah. Namun, pihaknya sudah menyiapkan skema-skema tertentu menyiasati pemangkasan ini.

“Oh pasti (berpengaruh). Kalau memang kondisi seperti itu kita tinggal lakukan penyesuaian-penyesuaian. Kita harus menyesuaikan anggaran-anggaran yang tersedia. Tentu saja ini tidak semudah membalikkan telapak tangan,” tuturnya. (adn)

Komentar telah ditutup.