120 Pekerja Asing Ilegal Dideportasi

INDOPOS.CO.ID – Polemik tenaga kerja asing (TKA) patut menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, alih-alih mengendalikan jumlah TKA dengan memperketat aturan hukum dan persyaratan masuk, pemerintah justru kecolongan dengan temuan puluhan pekerja asing yang bekerja secara ilegal sebagai buruh kasar di Serang, Banten.

Menyikapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menegaskan persoalan TKA ilegal selama ini sudah disikapi dengan tindakan nyata. Yakni, mendeportasi para pekerja tersebut ke negara asalnya. ”TKA ilegal tidak perlu diperdebatkan, dibuat kontroversi atau macam-macam kegaduhan. TKA ilegal ya ditindak, bukan diributkan,” ucapnya di Jakarta, kemarin (5/8).

Baca Juga :

Pergeseran Tanah, Satu Rumah Nyaris Ambruk

Sebagaimana diketahui, sebanyak 68 pekerja asing asal Tiongkok diamankan Subdit I Industri dan Perdagangan Reskrimsus Polda Banten pada Senin (1/8). Kemenaker mengklarifikasi, diantara 68 itu sebanyak 31 pekerja memiliki izin resmi. Sementara 37 lainnya terbukti tidak mengantongi dokumen resmi ketenagakerjaan dan keimigrasian. Antara lain izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dan izin tinggal.

Secara kebetulan, kasus itu muncul saat pemerintah tengah gencar-gencarnya meyakinkan masyarakat mengenai ancaman serbuan TKA. Pemerintah mengklaim, selama lima tahun terakhir serbuan itu masih bisa dikendalikan.

Baca Juga :

Hanif menerangkan, sikap tegas pemerintah soal TKA ilegal sudah dilakukan. Berdasar data yang masuk ke kementeriannya, sampai pertengahan 2016 ini sebanyak 120 pekerja asing ilegal dideportasi ke negara asalnya. Sementara tambahan 37 pekerja ilegal Tiongkok yang baru terungkap di Serang, Banten sejauh ini masih dalam proses penindakan keimigrasian. Bila jumlah itu digabung, berarti akan ada 157 TKA ilegal yang dipulangkan ke negaranya secara paksa.

Menurut Hanif, pengendalian dan pengawasan TKA tidak hanya melibatkan Kemenaker, tapi juga Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Polri, dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. Dia mengatakan, berbagai tindakan seperti penangkapan, pengeluaran dari lokasi kerja, pemeriksaan maupun deportasi dilakukan secara tegas dan rutin terhadap TKA ilegal atau TKA yang melanggar hukum.

Baca Juga :

”Diskriminasi upah TKA dengan TKI itu melibatkan TKA ilegal. Selama mereka ilegal, semua persoalan seperti bekerja kasar, upahnya berbeda dengan TKI, perilaku sosialnya bermasalah dan lain-lain menjadi tidak relevan,” terangnya. Hanif berharap masyarakat tidak terpancing dengan isu tersebut. ”Ibarat dalam agama Islam, kalau wudlunya saja tidak sah, sudah pasti salatnya juga tidak sah,” imbuhnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa keberadaan tenaga kerja asing itu memanfaatkan celah pembebasan visa di lebih dari 70 negara. Padahal, kebijakan tersebut sebenarnya ditujukan untuk mendongkrak jumlah wisatawan mancanegara yang berpotensi pada peningkatan ekonomi dalam negeri. ”Memang ada orang (TKA, red) orang yang masuk atas nama turis,” kata dia. Tapi, dia mengklaim jumlah TKA illegal yang ada di Indonesia itu tidak banyak. Jumlahnya diprediksi hany

a puluhan. Tidak sampai pada angka jutaan. Polisi dan imigrasi kini sedang bekerja keras untuk menangkap dan mendeportasi TKA illegal itu. Bahkan, diketahui pula ada TKA illegal itu yang membuat sindikat kejahatan. Seperti cyber crime. ”Double dia punya dosanya, membuat kejahatan kedua memakai visa turis untuk kejahatan itu,” ungkap JK.

Plt Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Maruli Hasiholan menambahkan, pekerja asing yang tidak memiliki IMTA akan diproses bersama dengan pihak imigrasi dan kepolisian. Khususnya di Banten, penelusuran lebih jauh bakal dilakukan untuk mengetahui apakah masih ada TKA ilegal yang belum teridentifikasi. ”Perusahaanya juga akan kami panggil dan akan ada nota pemeriksaan untuk kasus-kasus itu,” jelasnya.

Menurut Maruli, pihaknya sebenarnya selalu melakukan pengawasan rutin, berkala dan khusus untuk mengantisipasi masuknya TKA ilegal. Pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan imigrasi dan kepolisian. Lantas, apakah pihaknya kecolongan terkait kasus pekerja asing tidak resmi di Banten? Maruli mengatakan, temuan itu merupakan laporan yang akan ditindaklanjuti tim pengawasan orang asing.

”Nah, itu adalah bagian dari pengawasan, pekerja yang tidak ada IMTA akan diproses. Kami akan datang (ke lokasi yang dilaporkan), disitu nanti ada tim pengawasan dari imigrasi dan kepolisian yang melakukan tindakan,” bebernya. ”Tindakan keimigrasian seperti deportasi nanti akan dilakukan terhadap TKA ilegal,” lanjutnya.

Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) dan Perluasan Kesempatan Kerja Herry Sudarmanto menuturkan, berdasar Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja TKA harus memiliki izin dari Kemenaker. Para pekerja asing juga tidak diperbolehkan bekerja tanpa jabatan. Kata lain, TKA tidak diperkenankan berprofesi sebagai buruh kasar.

Bagi pelanggar, sanksi yang akan diberikan berupa penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp 400 juta. ”Sanksinya juga tegas diatur dalam undang-undang,” tutupnya. (tyo/jun/jpg)

Data TKA Resmi (2011-2015)

Tiongkok : 16.220

Jepang : 11.662

Korea Selatan : 7.906

India : 5.565

Malaysia : 4.711

Amerika Serikat : 3.543

Thailand : 2.882

Australia : 3.317

Filipina : 3.160

Inggris : 2.765

Negara lainnya : 9.564

Total : 71.295

TKA Ilegal yang dideportasi 2016 : 120

Proses deportasi : 37 TKA ilegal asal Tiongkok

Total : 157

Sumber Kemenaker RI

Komentar telah ditutup.