Sisa Waktu Pembahasan Dinilai Sempit, RUU Pemilu Dalam Darurat

INDOPOS.CO.ID – Meski Pelaksanaan Pemilu 2019 masih jauh di depan mata. Namun pelaksanaan pemilu serentak yang rencananya dilaksanakan pada April 2019 itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari, khususnya diatur dalam Rancangan UU (RUU) Pemilu yang telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) pada tahun ini.

Atas dasar itu, menurut Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, pemerintah selaku pembuat draft RUU Pemilu harus segera menyerahkan draft tersebut ke parlemen untuk dibahas bersama Komisi II DPR beserta penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu serta masyarakat.

Baca Juga :

Hal itu, katanya, dikarenakan di sisa waktu dua tahun delapan bulan ini tidaklah cukup untuk mempersiapkan tahapan pemilu. “Kami menganggap RUU Pemilu sedang dalam kondisi darurat. Karena waktu yang tersisa sudah sangat sempit. Setidaknya ada beberapa agenda politik yang pastinya akan ‘menganggu’ pembahasan RUU Pemilu itu,” kata Fadli, dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (5/8).

Ia menjelaskan, jika berkaca dari Pemilu 2014, tahapan pemilu sudah dimulai 22 bulan sebelum hari pemungutan suara, maka sisa waktu yang ada untuk pemilu 2019 adalah 10 bulan sebelum dilaksanakan tahapan pemilu.

Baca Juga :

Juli Bicarakan Tambahan Parpol Koalisi

Namun persiapan waktu efektif 10 bulan itu juga dianggap Fadli tidaklah cukup, karena masih akan dipotong dengan agenda reses anggota DPR yang diperbanyak menjadi lima kali dalam satu tahun. “Untuk 2016 saja, masih ada tersisa dua kali masa reses lagi, yakni Oktober 2016 dan Desember 2016,” ujarnya.

Selain di tengah terbatasnya waktu pembahasan dan agenda reses DPR, ucap Fadli, ada beberapa agenda politik dan pemerintahan yang pastinya juga akan membagi fokus pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU pemilu, yakni tahapan Pilkada 2017 yang berjalan sampai 15 Februari 2017. “Setelah pemungutan suara 15 Februari 2017, maka ada rekapitulasi hingga awal Maret 2017. Setelah Maret 2017, akan berlangsung perselisihan hasil Pilkada 2017 hingga awal Mei 2017,” ungkapnya.

Baca Juga :

Setelah perselisihan Pilkada 2017, ujarnya, sangat mungkin akan dilaksanakan juga revisi UU Pilkada untuk 2018, dan setelah tahapan Pilkada 2018 juga mesti segera dimulai, karena pemungutan suaranya akan dilaksanakan Juni 2018.

“Dua gelombang Pilkada 2017 dan 2018 yang masih tersisa tentunya juga akan menyedot perhatian lebih, terutama pemerintah (Kemendagri, Red), dan DPR (Komisi II). Oleh sebab itu, sulit untuk tidak mengatakan hal tersebut akan memperlambat laju pembahasan RUU Pemilu,” tegasnya.

Kemudian, lanjut Fadli, agenda politik lainnya yang akan mengganggu pembahasan RUU Pemilu adalah terkait masa jabatan tujuh komisioner anggota KPU periode 2012-2017 pada April 2017. Dan proses seleksi komisioner anggota yang baru akan dilaksanakan mulai Oktober/November 2016. “Proses ini jelas salah satu proses penting dan membutuhkan waktu yang lama. Pemerintah dan DPR tentu saja juga mesti fokus pada proses ini,” ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, pembahasan harus segera dimulai di bulan ini, menunggu DPR masuk masa sidang berikutnya. “Berdasarkan beberapa aktivitas politik dan pergantian komisioner KPU diatas, mengharuskan pembahasan RUU Pemilu memasuki masa darurat. Waktu yang tersisa pastinya sangat singkat. Karena itu, pembahasan RUU ini harus segera dimulai. Presiden Jokowi mesti segera menyerahkan draf RUU-nya ke DPR,” pungkasnya. (dil)

Komentar telah ditutup.