Indonesia Krisis Data Kakao

INDOPOS.CO.ID – Indonesia berambisi menjadi negara produsen kakao terbesar di dunia. Hanya saja, hingga saat ini negara produsen terbesar ketiga tersebut belum dapat mastikan angka pasti produksi nasional.

Azwar AB, pengamat perkebunan  mengakui bahwa saat ini Industri mengklaim jika produksi kakao nasional hanya 350 ribu ton, sedangkan pemerintah bersikukuh pada angka 700 ribu. Sayangnya data pemerintah tidak mendapatkan pengakuan dunia dimana iCCO mengutip angka yang diklaim industri atau asosiasi tertentu.

Sehingga, ketika pemerintah tidak dapat menyelesaikan disparitas angka produksi tersebut maka kita telah memasuki krisis data Kakao Indonesia. “Karena tanpa adanya data yang akurat maka kita tidak punya standar untuk mengukur keberhasilan dari program yang kita laksanakan selama ini,” jelas Azwar yang juga mantan Direktur Rempah Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

Melihat hal ini, Azwar menyayangkan jika dunia Internasional mengakui produksi kakao Indonesia hanya 350 ribu. Hal ini karena pa apa yang dilakukan pemerintah pusat dan segala kerjas keras rekan-rekan pemerintah daerah sepertinya menjadi tidak bernilai.

Baca Juga :

“Padahal fakta di lapangan banyak petani yang menikmati manfaat dari program pemerintah seperti Gernas dan Kakao Berkelanjutan,” keluh Awar.

Selain itu, menurut Azwar, angka produksi nasional menjadi dasar pengambilan kebijakan. Jika benar angka produksi nasional 350 ribu maka akan memberikan justifikasi membuka keran impor untuk memenuhi kebutuhan industri yang diperkirakan mencapai 600.000 ton/tahun.

Baca Juga :

Artinya angka 350 ribu ini diperoleh dari pendekatan formal dengan menjumlahkan kapasitas terpasang industri, ditambah biji kakao yang diekspor dikurang impor. Hanya pendekatan ini tidak memperhitungkan biji kakao yang keluar dari Indonesia lewat pasar gelap.

Sedangkan angka dari Kementerian Pertanian dihitung berdasarkan produksi di kebun hasil perhitungan para mantri kebun. Namun inipun diragukan karena terkait soal akurasi data. Jadi kedua angka itu bisa diragukan validitasnya, hanya bukan berarti industri atau swasta bisa menjadi penentu angka produksi nasional.
“Artinya itu merupakan kewenangan pemerintah.yang seharusnya pemerintah berani menetapkan angka nasional. Sekiranya angka yang ada meragukan, sebaiknya segera dialokasikan anggaran untuk pendataan menyelaruh atau dibentuk tim memverifikasi angka produksi kakao nasional,” tegas Azwar.

Senada disampaikan Edhy Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI, bahwa pemerintah harus menyelesaikan segera disparitas angka ini agar tidak berlarut-larut. Bahkan dengan adanya kekuatan di atas negara yang bisa menentukan angka produksi Indonesia pemerintah wajib menyampaikan protes kepada ICCO karena mengakomodir angka yang bukan berasal dari Kementerian Pertanian yang menangani perkebunan kakao.

“Jadi seharusnya juru bicara yang terbaik sebagai wakil dari stakeholder kakao adalah Dewan Kakao Indonesia yang mencakup seluruh komponen stakeholder dan bukan asosiasi tertentu,” tegas Edhy.

Oleh sebab itu, Edhy berharap, “pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Jika perlu disiapkan tim khusus untuk menuntaskan masalah ini. Mengingat implikasi luas dari perbedaan angka ini terhadap kebijakan nasional. (ibn/jpnn)

Komentar telah ditutup.