Ratusa Ribu Rumah Tangga Kategori Miskin

INDOPOS.CO.ID  – Sebanyak 270.592 rumah tangga di Kabupaten Tangerang dinyatakan miskin. Jumlah ini terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 147.000 rumah tangga miskin.

Kepala BPS Dadang Achdiyat mengatakan, dari sisi data terjadi peningkatan jumlah rumah tangga miskin. Namun dia menjelaskan, kenaikan itu disebabkan diperluasnya indikator kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jumlah rumah tangga miskin mecapai sebanyak 270.592. pendataan itu dilakukan oleh BPS pada tahun 2015.

“Kalau dulu indikator kemiskinan itu hanya 9. Tapi sejak tahun 2014 indikatornya ditambah menjadi 21 indikator,” kata Dadang kepada Tangerang Ekspres, Jumat (5/8).

Dadang menjelaskan, indikator-indikator tambahan itu diantaranya adalah pendidikan kepala keluarga dan penghasilannya. Selain itu, indikator baru lainnya adalah apakah rumah tangga itu memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual yang harganya minimal Rp. 500 ribu. Lanjutnya, proses pendataan disesuaikan dengan survey ekonomi nasional (susenas). Susenas sendiri dilakukan dua kali dalam satu tahun.

Baca Juga :

“Kemiskinan itu sangat kompleks penyebabnya. Ada tiga mata rantai yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, ketiganya saling menentukan,” ujranya.

Ia menjelaskan, Ekonomi ditentukan oleh kesehatan. Kalau dia sakit-sakitan bagaimana dia bisa bekerja cari uang? Kalau dia pendidikannya rendah sepertinya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Terus kalau ekonominya lemah bagaimana bisa sekolah tinggi?.

Baca Juga :

Najwa dan Percha Galakkan Literasi ke Milenial

Dadang menyampaikan, pemerintah harus melakukan upaya peningkatan terhadap ketiga aspek itu. Menurutnya, tidak bisa seseorang hanya diberdayakan pendidikannya sementara ekonomi dan kesehatannya buruk. Ketiga aspek itu harus diberdayakan secara beiringan. Lanjut dia, untuk itulah penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab satu pihak saja.

“Misalnya dia kesehatannya buruk maka dia diberi layanan kesehatan. Setelah itu dilihat apakah pendidikannya bagus. Jika tidak maka ikutkan ke program kejar paket misalnya atau beasiswa. Lalu apakah ekonominya baik. Jika ternyata tidak maka beri dia usaha. Nah, pola demikian yang akan turut mengurangi angka kemiskinan,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Bahrum HS mengatakan, pemerintah harus mengantisipasi jumlah kemiskinan itu. Menurutnya, program-program yang menyasar langsung kepada rumah tangga miskin harus semakin diperluas. Lanjut dia, program perumahan dan peningkatan kemampuan usaha harus dijadikan prioritas.

“Untuk peningkatan ekonomi, kita harus membuka ruang kepada masyarakat agar lebih mudah mengakses pinjaman untuk usaha kecil menengah. Kemudian untuk kesehatan juga digenjot perluasan dan penambahan rumah sakit. Lalu pendidikannya kita akan dorong agar memperbanyak sekolah negeri,” ujarnya.

Bahrum juga mengatakan, digulirkannya program dana desa harus dijadikan momentum mengurangi jumlah kemiskinan. Dana desa yang bersumber dari pusat dan daerah menurutnya bisa mengangkat taraf hidup warga. Lanjut dia, perbaikan infrastruktur dan program pemberdayaan melalui dana desa seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan.

“Kita akan selalu berusaha untuk setidaknya membuat aturan yang bisa membantu meringkan beban masyarakat miskin. Raperda Bantuan Hukum dan Raperda Pengelolaan Zakat arahnya kesitu. Melalui itu kita akan dorong keuangan daerah untuk membuat program yang menyentuh langsung kepada rakyat,” ungkapnya. (mg-19/put)

Komentar telah ditutup.