Alexa Metrics

Bupati Kukar : Tidak Ada Ampun PNS Narkoba

Bupati Kukar : Tidak Ada Ampun PNS Narkoba

KUKAR-Bupati Kukar Rita Widyasari tampaknya tidak lagi memberi ampun kepada oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terjerat narkoba. Hingga Juli 2016 ini, delapan PNS yang terjerat kasus narkoba diberhentikan secara tak hormat. Pemkab seolah tak ragu lagi melakukan bersih-bersih, lantaran angka tersebut dikhawatirkan terus meningkat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar Muhammad Rida Darmawan menyebutkan, hampir semua PNS yang diajukan pemberhentian oleh BKD kepada Bupati, terjerat kasus narkoba. Delapan orang tersebut menambah panjang deretan pegawai yang lebih dulu diberhentikan oleh Bupati. “Untuk tahun ini, ada delapan orang yang sudah diberhentikan. Sudah ditandatangani Bupati surat pemberhentiannya. Kalau kasus narkoba biasanya memang sudah tidak ada ampun lagi,” ujarnya.

Sedangkan sejak 2011, Bupati tercatat sudah menyetujui pemberhentian PNS sebanyak 15 orang. Lagi-Lagi para PNS yang diberhentikan lantar xan terjerat kasus narkoba. Namun ada juga akibat membolos dalam kurun waktu berbulan-bulan. “Hukuman penjara bagi tersangka narkoba memang biasanya lama. Makanya sulit juga untuk dipertahankan,” terang Rida.

Untuk kasus pelanggaran disiplin lainnya yang biasa mendera PNS juga terkait aduan perselingkuhan. Namun, kata Rida, pembuktian kasus perselingkuhan oleh oknum PNS saat ini masih sulit dilakukan pembuktiannya. Selain yang bersangkutan tidak mengaku, BKD juga tidak memiliki PNS yang khusus melakukan analisis atau penyelidikan terkait kasus tersebut.

“Kalau di Inspektorat Wilayah (Itwil), ada PNS yang bisa menganalisis aduan tersebut. Biasanya aduan berakhir pada perceraian PNS,” kata Rida lagi.

Untuk menegakkan disiplin pegawai, keinginan Bupati Kukar Rita Widyasari untuk melakukan tes urine massal patut didukung. Hal ini diyakini akan menjadi gaung terhadap kata perang terhadap peredaran narkoba. Terutama di lingkungan pegawai. Terkait sanksi yang diberikan, sesuai dengan ketentuan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS.

“Selain penindakan, sosialisasi juga sudah sangat sering dilakukan. Kalau nanti diselenggarakan tes urine narkoba secara massal, hal itu sangat baik sekali,” ungkap Rida. (qi/waz/k11)



Apa Pendapatmu?