Tantangan Pamong Praja Baru

INDOPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo mengukuhkan 1.921 Pamong Praja, lulusan D4 dan S1 dari Institusi Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (8/8). Dalam pengukuhan itu, para Pamong Praja diarahkan presiden untuk menjadi yang terbaik, khususnya dalam mengimplementasikan Revolusi Mental dalam tugas mereka selanjutnya. “Harus bisa menjadi pribadi terdepan dalam Revolusi Mental. Jadi teladan bagi rakyat dalam membangun sikap optimistis dan inovatif,” ujar Presiden.

Kelulusan dan pengukuhan ini, dikatakan Jokowi, sebagai awal pengabdian panjang para Pamong Praja terhadap negara. Untuk itu perlu memberikan sumbangsih terbaik melalui Revolusi Mental bagi negara dan bangsa. Terlebih, masalah-masalah yang akan timbul ke depan sangat kompleks.

Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi para Pamong Praja. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi seperti permintaan atas aparatur negara yang semakin berkualitas, harus dijawab oleh lulusan IPDN. Inovasi, cepat tanggap dan responsif menurut Presiden adalah kata kunci dari tantangan ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya Triple Competency Knowledge pada Pamong Praja. Pertama yakni, kompetensi Teoritik Ilmu Pemerintahan. Kedua, kompetensi empirik dan terakhir kompetensi legalistik. Ia mengaku ketiga kompetensi tersebut telah ditanamkan melalui proses pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (jarlatsuh).  “Ini termasuk di dalamnya melalui proses semangat Revolusi Mental,” ujarnya.

Baca Juga :

Kepri Minim Anggaran Kesehatan

Adapun Tjahjo menjamin bahwa para Pamong Praja lulusan IPDN kali ini memenuhi standar kualifikasi. Bahkan, sejak awal telah dilakukan perekrutan melalui sistem online dan bebas dari praktik kolusi. Terlebih, ada tujuh instansi yang dilibatkan dalam proses itu, yakni KPK, Kementerian PANRB serta BKN, Dinas Kesehatan dan Kesamaptaan TNI, Dinas Psi AD serta Pemerintah Daerah.

Selain itu, penataan pola karir bagi Pamong Praja juga sudah dilakukan guna menjamin kepastian siklus karir yang sistemik sesuai dengan kebijakan UU ASN. “Saat ini Kemendagri sedang merancang Pola Karir bagi Lulusan Pamong Praja Muda. Ini agar para Pamong Praja Muda dapat mengawali karirnya dan bekerja dengan konsentrasi penuh pada tugas pengabdian kepada bangsa dan negara dimanapun mereka ditempatkan,” pungkasnya. (adn) 

 

Komentar telah ditutup.