Alexa Metrics

Jokowi Jangan Terbujuk Merevisi Perpres 44/2016

Jokowi Jangan Terbujuk Merevisi Perpres 44/2016
INDOPOS.CO.ID – Ancaman mundur dari kursi Menteri KKP yang dilayangkan oleh Susi Pudjiastuti merupakan sinyal bahwa program dan kebijakan pemerintah di sektor perikanan tidak luput dari intaian mafia illegal fishing.
Pendapat itu  disampaikan oleh Sofyano Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), di Jakarta, Rabu (10/8).
Program dan kebijakan untuk membenahi sektor perikanan bisa kandas jika para mafia illegal fishing berhasil mengegolkan revisi Perpres 44/2016.
“Masa depan kehidupan nelayan negeri ini tidak akan punya harapan ketika Perpres 44/2016 direvisi, dengan kembali membuka pintu bagi investor asing berinvestasi di usaha penangkapan ikan,” ujarnya.
Menurut Sofyano, mafia illegal fishing terus berupaya agar bisa kembali menjarah kekayaan laut Indonesia. Usaha penangkapan ikan pada dasarnya mampu dilakukan oleh oleh kaum nelayan.
“Nelayan kita punya cukup kapal dan kemampuan tangkap ikan. Sektor ini tidak perlu  dibuka bagi investor asing karena ini pintu masuk bagi mereka untuk melakukan kembali illegal fishing dengan mendompleng izin yang diperoleh dari pemerintah nantinya,” paparnya.
Investor asing boleh saja diundang masuk di sektor perikanan, namun harus terbatas hanya pada sektor penunjang misalnya industri pengolahan, usaha kapal tampung ikan, usaha kapal angkut ikan antar pulau, usaha ekspor hasil laut, dan cold storage.

“Namun investasi asing itu juga seharusnya tidak boleh 100 persen dimiliki mereka, harus disandingkan dengan pengusaha lokal,” ujarnya.

Dia menambahkan, laut di wilayah Indonesia bagian timur dan barat sangat luas. Akan akan sangat sulit mengontrol lautan seluas itu dan hal ini bisa jadi ladang pencurian ikan bagi investor asing ketika mereka diberi izin berinvestasi di sektor penangkapan ikan.
“Semoga Presiden Jokowi tidak terpengaruh dengan bujukan para mafia illegal fishing,” tandasnya. (lum)



Apa Pendapatmu?