OJK Tambah Gateway Dana Repatriasi

INDOPOS.CO.ID –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji penambahan jumlah perusahaan sekuritas dan manajer investasi (MI). Penambahan dibutuhkan sebagai pintu masuk (gateway) untuk menampung dana repatriasi program amnesti pajak. Langkah itu harus dilakukan untuk meningkatkan aliran dana repatriasi di ranah pasar modal.

Penambahan gateway itu kalau diperlukan tentu bisa dilakukan. Sebab, itu dibutuhkan untuk menampung ledakan dana repatriasi dalam jumlah besar. ”Masih ditimbang opsi penambahan itu. Tinggal kriterianya disesuaikan,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida.

Baca Juga :

Kolaborasi Kredivo dan Permata Bank

Nurhaida menuturkan, saat ini, kriteria tambahan jumlah pintu masuk melalui pasar modal masih dalam pembahasan. Salah satunya mengenai modal perusahaan untuk menjadi penampung dana repatriasi. ”Ada kemungkinan dari sisi modal perusahaan sekuritas. Selanjutnya, perusahaan sekuritas dan manajer investasi akan kami pastikan mempunyai kemampuan dan kredibilitas,” ulas Nurhaida.

OJK bilang Nurhaida akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan memberi rekomendasi tenting sekuritas dan manajer investasi yang layak untuk masuk sebagai gateway. Rekomendasi diberikan OJK terkait kriteria. ”Kalau misalnya, disetujui akan dilihat lagi siapa masuk dalam kriteria. Selanjutnya, diajukan pada Kemenkeu,” ucap Nurhaida.

Baca Juga :

Berdasar peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.08/2016, kriteria untuk perantara perdagangan efek misalnya harus terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia (BEI), tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha oleh OJK. Kemudian, telah memperoleh laba usaha berdasar laporan keuangan tahunan 2015 entitas induk, dan memiliki rata-rata nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) tahun 2015 minimal Rp 75 miliar, dan memiliki ekuitas positif selama tiga tahun terakhir.

Sedang untuk kriteria manajer investasi (MI) meliputi mengelola reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) penyertaan terbatas dengan underlying proyek sektor riil dengan dana kelolaan paling kurang Rp 200 miliar. Selanjutnya, mengelola dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif. (far)

 

Komentar telah ditutup.