Headline

KPK Tetapkan Gubernur Sultra Tersangka

Redaktur:
KPK Tetapkan Gubernur Sultra Tersangka - Headline

INDOPOS.CO.ID  – Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menambah daftar panjang kepala daerah yang memainkan perizinan sumber daya alam. Kemarin (23/8), dia ditetapkan KPK sebagai tersangka penyagunaan kewenangan sejumlah penerbitan izin di Sultra. Tak tanggung-tanggung, penyalagunaan kewenangan penerbitan izin tambang itu terjadi cukup panjang, sejak 2009 hingga 2014. ’’NA (Nur Alam) diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi melalui penerbitan izin,’’ ucap Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di KPK Perizinan itu antara lain Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Izin-izin itu diberikan pada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Kabupaten Buton dan Bombana. Pemberian perizinan itu disebut tak sesuai dengan sistem tata kelola dan peraturan yang ada di dalamnya. Selain itu, KPK juga mencium Nur Alam mendapatkan kickback dari pemberian izin bermasalah tersebut. ’’Untuk tindakan memperkaya diri sendiri itu kami masih menghitungnya. Ada beberapa bukti transfer yang sudah kami dapat,’’ terang Laode. KPK belum mendapatkan angka pastinya, namun transfer-transferan itu jumlahnya cukup singnifikan. Dalam mengusut perkara ini, KPK mengaku juga mendapatkan dukungan data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Kasus korupsi gubernur 49 tahun ini sebenarnya pernah ditangani Kejaksaan Agung. Namun perkembangan di Gedung Bundar (istilah Gedung Tindak Pidana Khusus) perkara ini tak jelas ujungnya. PPATK juga pernah menyuplai data ke Kejagung. ’’Sudah pernah kami serahkan pada 2012, tapi tak ada kejelasannya juga,’’ ujar sumber di PPATK. Lantaran kecewa dengan penanganan kasus di Kejagung, pada Februari 2013 silam sejumlah mahasiswa yang menamakan Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (AMST) melaporkan kasus perizinan di wilayahnya ke KPK.  Dalam laporan itu, Nur Alam diduga melakukan pungutan liar melalui Peraturan Gubernur Sultra No. 8 / 2010. Saat itu aliansi mahasiswa meminta KPK menangani adanya indikasi korupsi yang dilakukan Nur Alam Laode membenarkan kasus itu juga ditangani Kejagung. Dia menyebut ada benang merah. ’’Kami sudah koordinasi dengan Kejagung,’’ ujar Laode. KPK sendiri menangani kasus ini secara intensif sejak setahun lalu. Nur Alam dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang Tipikor, juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 2 memiliki ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan pasal 3, ancaman pidananya paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Melihat kontruksi pasal yang diterapkan, kemungkinan ada pihak lain yang akan dijerat sebagai tersangka. Bisa jadi dari pihak korporasi maupun bupati. ’’Terbuka kemungkinan, tergantung hasil penyidikan,’’ ucap Laode. Peran bupati yang ada di dua kabupaten itu juga masih dilihat. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan dalam pemberian rekomendasi. Sebab, meskipun izin dikeluarkan oleh provinsi, namun bupati tetap memberikan rekomendasi. ’’Pihak-pihak itu (bupati dan korporasi) akan kami mintai keterangan,’’ lanjutnya. Pasca penetapan tersangka kemarin, penyidik KPK langsung bergerak cepat mengumpulkan barang bukti. Mereka mendatangi sejumlah tempat untuk melakukan penggeledahan di Sultra maupun di Jakarta. Beberapa tempat yang digeledah antara lain, Kantor Gubernur di  Kendari, Kantor Biro Hukum Pemprov Sultra di Kendari, Kantor Dinas ESDM Sultra di Kendari, tiga rumah di Kendari, sebuah kantor di Kawasan Pluit, rumah di kawasan Bambu Apus Jakarta Timur, serta dan rumah pribadi Nur Alam di Patra Kuningan. Dari tempat-tempat itu penyidik menyita sejumlah dokumen. KPK mengingatkan sejumlah gubernur agar menghindari pelanggaran yang dilakukan Nur Alam. Sebab sejak adanya perpindahan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dari kabupaten ke provinsi, KPK mengendus tindakan serupa juga banyak dilakukan gubernur lainnya. Ditetapkannya Nur Alam sebagai tersangka menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di KPK. Hingga KPK berdiri (2004), setidaknya sudah ada 67 kepala daerah yang terjerat korupsi. Dari jumlah itu, 17 di antaranya merupakan gubernur. (gun/lum)

TAGS

kpk

Berita Terkait

Headline / Gubernur Aceh Divonis 7 Tahun

Hukum / Rommy Curhat soal Fasilitas Rutan hingga Buku Yoga

Hukum / Ketua KPK Punya Harapan di Bulan Suci Ramadan

Hukum / KPK Perpanjang Penahanan Bowo Sidik Pangarso

Hukum / KPK dan Kemenkumham Bahas Penyempurnaan UU Parpol

Nasional / KPK Panggil Sofyan Basir sebagai Tersangka


Baca Juga !.