Headline

Dana Menganggur Pemda Naik Rp 9,9 T Juli 2016 Jadi Rp 224 Triliun

Redaktur:
Dana Menganggur Pemda Naik Rp 9,9 T Juli 2016 Jadi Rp 224 Triliun - Headline

  INDOPOS.CO.ID - Salah satu yang menjadi pengganjal pertumbuhan ekonomi adalah besarnya dana idle atau menganggur di perbankan daerah. Pemerintah pusat pun terus menekan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan penyerapan anggaran daerah. Bahkan, pemerintah pusat telah memberikan ancaman sanksi berupa konversi penyaluran dana daerah menjadi Surat Berharga Negara (SBN). Namun, hingga akhir Juli ini, besaran dana idle atau dana yang mengendap di daerah menunjukkan peningkatan. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo menuturkan, simpanan dana pemda di perbankan per Juli 2016 mencapai Rp 224 triliun. ”Jumlahnya bertambah Rp 9,9 triliun dibandingkan bulan sebelumnya, yang sebesar Rp 214,1 triliun,” tuturnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, kemarin (23/8). Meski meningkat, lanjut Boediarso, jumlah dana menganggur pada Juli 2016 tersebut sudah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dimana dana idle-nya mencapai Rp 261 triliun. Dia juga menegaskan bahwa sudah banyak perbaikan terkait serapan anggaran daerah di tahun ini. ”Sudah banyak perbaikan, dimana hampir setiap bulannya (dana idle, Red) turun,” paparnya. Boediarso melanjutkan, memang terdapat tren peningkatan jumlah dana menganggur di pemda setiap Juli. Ini disebabkan dengan meningkatnya penyaluran anggaran transfer ke daerah pada bulan ketujuh. "Polanya dari tahun ke tahun seperti itu.  Jadi, biasanya pola pada Juli itu (simpanan pemda di bank, Red) sedikit naik, Agustus naik, September nanti akan turun lagi," jelasnya. Besaran dana menganggur tersebut, kata Boediarso, akan menurun drastis di kuartal keempat. Hal tersebut juga sudah menjadi pola tetap dari tahun ke tahun. Dia mencontohkan tahun lalu, jumlah dana idle yang mencapai Rp 240 triliun, menurun menjadi hanya sekitar Rp 99 triliun di akhir tahun. ”Itu kan turunnya Rp 40 triliunan. Jadi memang turunnya dari November ke Desember,” lanjutnya. Terkait besaran prediksi penurunan dana idle tahun ini, Boediarso mengaku belum bisa memberikan prognosisnya. Dia hanya menekankan jika hal tersebut bergantung pada daya serap daerah. Namun, pihaknya meyakini tren realisasi belanja daerah tahun ini cukup bagus. ”Kalau melihat progress-nya, belanja daerah itu cukup bagus. Tahun lalu pada semester 1, hanya 29 persen. Sekarang (semester I) sudah 33 persen, sekalipun volumenya lebih besar tahun ini,” imbuhnya. Menyoal sanksi, pemerintah telah menetapkan konversi SBN berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Perbendaharaan Syariah (SPS). Konversi melalui SPN tersebut, diterapkan bagi daerah yang memiliki uang kas atau simpanan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam jumlah yang tidak wajar. Kriteria wajar yang dimaksud, yakni daerah yang mempunyai posisi simpanan melebihi perkiraan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal tiga bulan berikutnya dan besarannya di atas rata-rata nasional. Dia mencontohkan, posisi kas suatu daerah pada Februari Rp 100, sedangkan rencana pengeluaran operasi dan belanja modal tiga bulan berikutnya sebesar Rp 75. Jadi terdapat jumlah kas yang tidak wajar sebesar Rp 25. Sementara itu, misalnya rata-rata nasional kas dalam jumlah yang tidak wajar sebesar Rp 23. Ini artinya jumlah kas yang tidak wajar itu pun melebihi rata-rata nasional kas yang tidak wajar. "Nah,sisa yang tidak wajar itulah (Rp 25, Red) yang penyalurannya dikonversi dalam bentuk SPN," paparnya . Tahun ini, Kemenkeu memutuskan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini sebesar Rp 19,4 triliun yang merupakan jatah dari 169 pemda. Kebijakan ini dalam rangka penyesuaian porsi belanja negara pada paruh kedua tahun ini. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU TA 2016. Dalam lampiran PMK tersebut dirinci, total jatah DAU Provinsi yang ditunda penyalurannya sebesar Rp 4,73 triliun. Sementara untuk DAU kabupaten/kota yang tertunda penyalurannya mencapai Rp 14,6 triliun. Besaran DAU secara nasional yang ditunda pencairannya, setiap bulannya sebesar Rp 4,85 triliun terhitung mulai bulan depan hingga Desember. (ken)

TAGS

Berita Terkait

Ekonomi / UKM Taklukkan Market AS

Daerah / Kontrak Baru Wika Ditargetkan Rp 66,74 Triliun

Nasional / Pemerintah Dipuji Tumbuhkan Ekonomi

Nasional / Ekspor dan Investasi Pertanian Meningkat

Ekonomi / Pemodal Buru Aset Emerging Market

Ekonomi / Alasan Ekonomi, Mobilisasi Penduduk Meningkat


Baca Juga !.