Kamis, 15 November 2018 08:29 WIB
pmk

Headline

Kasubdit Perdata di MA Divonis 9 Tahun

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID Karir yang dibangun Andri Tristianto Sutrisna runtuh seketika. Kasubdit Perdata di Mahkamah Agung (MA) itu akhirnya dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman 9 tahun penjara. Hukuman diberikan atas kasus suap pengurusan perkara korupsi pengusaha asal Jawa Timur, Ichsan Suaidi. ’’Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan primer dan dakwaan kedua,’’ ucap Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (25/8). Atas tindakan itu, majelis hakim sepakat mengganjar Andri dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider enam bulan penjara. Vonis yang diberikan pada pria yang dikenal punya kedekatan dengan mantan Sekretaris MA Nurhadi itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa mengajukan tuntutan hukuman penjara 13 tahun dan denda Rp 500 juta, subsider enam bulan. Dalam vonisnya tersebut hakim menyampaikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan memberatkan antara lain, Andri dinilai tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatannya juga menciderai citra MA. Sedangkan dalam pertimbangan meringankan, Andri dinilai mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan punya tanggungan keluarga. ’’Terdakwa juga belum pernah dihukum,’’ ucap hakim. Kasus suap pria yang dulu pernah bersama Nurhadi di Humas MA itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ketika itu KPK mengamankan Andri, Ichsan Suaidi dan pengacara bernama Awang Lazuardi Embat. Ichsan yang merupakan direktur PT Citra Gading Asritama memberikan uang suap Rp 400 juta pada Andri lewat Awang. Suap itu diberikan agar Andri menunda salinan putusan kasasi kasus korupsi pembangunan dermaga yang dilakukan Ichsan. Dalam perkembangannya, terungkap Andri juga pernah memainkan kasus lainnya bersama seorang pengacara Asep Ruhiat. Ketika itu Andri menerima uang sebesar Rp 500 juta untuk pengurusan sejumlah perkara. (gun)

TOPIK BERITA TERKAIT: #mahkamah-agung 

Berita Terkait

IKLAN