Nasional

Dokumen Kilat, Calo Lewat

Redaktur:
Dokumen Kilat, Calo Lewat - Nasional

INDOPOS.CO.ID-Pemerintah saat ini tengah berkutat memformulasikan bagaimana mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP dan dokumen lain seperti Akte Kelahiran dan Akte Kematian secara kilat alias cepat. Sebab, langkah ini dikatakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, bisa menghindarkan masyarakat dari praktek calo. Warga bisa dengan mudahnya mengurus sendiri perekaman dokumen di kantor Dinas Dukcapil setempat dan menerima hasilnya beberapa menit kemudian. "Makanya kuncinya itu kecepatan, kalau cepat tidak ada lagi celah yang bisa dimainkan, karena jika semakin cepat, maka peluang untuk diuruskan calo tidak ada," tegasnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Dukcapil di Riau, Kamis (25/8). "Kalau bisa 30 menit selesai, kalau pengurusannya hanya membawa Kartu Keluarga, buat apa pakai calo?" imbuhnya. Kecepatan ini, lanjut Zudan, sudah terjadi di beberapa wilayah kerja Dinas Dukcapil (Disdukcapil), yang paling menonjol adalah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ia telah melakukan sidak ke Disdukcapil di wilayah itu dan melihat sendiri bahwa perekaman dan pencetakan bisa dilakukan dalam kurun waktu sangat singkat. Menurutnya, hal itu bisa terjadi asal dokumen yang dibawa masyarakat lengkap, sehingga mempercepat waktu rekam dan cetak. "Di Bone Bolango itu bisa lima menit saja rekam dan cetak e-KTP, asal berkas-berkas lengkap," kata Zudan. Selain di Bone Bolango itu, rekam cetak dalam hitungan menit juga mulai ‘mewabah’ di daerah lain seperti di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Bantul, Jawa Tengah, dan Madiun, Jawa Timur. Daerah-daerah itu telah berhasil melakukan revolusi melalui percepatan pelayanan. Strateginya dikatakan Zudan ada dua, yakni semua Disukcapil di seluruh daerah di tanah air harus konsisten mengenai jam kerja. Dalam lima hari, mereka harus membuka pelayanan sejak pukul 09.00 hingga 16.00. Zudan lantas mencontohkan temuan di Denpasar dan Badung yang hanya membuka pelayanan setengah hari setiap Jumat. "Temuan di Denpasar dan Badung, pada Jumat itu jam 11 pelayanan berhenti. Kami langsung surati untuk memberi pelayanan penuh sampai jam 4 sore," katanya. Selanjutnya, jajaran Disdukcapil harus menaati aturan yang diamanatkan Ditjen Dukcapil. Dalam hal ini yakni, efektivitas kelengkapan dokumen perekaman e-KTP. Kemendagri sudah memangkas surat-surat pengantar yang harus dilengkapi masyarakat untuk merekam KTP. Misalnya seperti surat pengantar RT/RW, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan lainnya. Namun, masih saja ada dinas yang bandel dan tidak menaati aturan dari atas. Seperti yang terjadi di Palembang, di wilayah kerja itu pengurusan KTP masih mensyaratkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Tidak boleh, itu namanya mempersulit, ini kan kita melaksanakan tugas negara memberi hak bagi masyarakat, kok pakai PBB. Kecuali mau mengurus IMB, memang harus ada PBB," tutur Zudan. Dengan menerapkan beberapa kiat ini, Dirjen berkeyakinan bahwa pengurusan dokumen KTP maupun dokumen lain tak memerlukan waktu berhari-hari atau sampai hitungan bulan. Intinya, ketika dinas di daerah menerapkan waktu pelayanan maksimal dan masyarakat dimudahkan dalam persyaratan, maka kecepatan pembuatan dokumen dipastikan optimal. ”Kecepatan ini sangatlah penting, terutama memangkas praktek pungutan liar di daerah,” tandasnya. Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo membenarkan bahwa faktor kecepatan meminimalisir adanya kontak fisik dalam pengurusan dokumen. Sudah seharusnya sistem yang dibangun berdasarkan IT mengandung prinsip itu. Namun, pemerintah melalui Dukcapil diimbau untuk lebih visioner dalam hal pemanfaatan e-KTP.  Tidak hanya cepat dan anti pungli alias pungutan liar, tapi juga harus terintegrasi dengan sistem instansi-instansi di tanah air. Ini artinya pemanfaatan KTP sebagai ‘nyawa’ penduduk harus benar-benar dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah. Sistem pembaca kartu dan sidik jari perlu dipaksakan pada tiap-tiap pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemanfaatan e-KTP. Sehingga, ketersediaan KTP yang sangat cepat tidak sia-sia dan dalam aplikasinya tetap menggunakan metode manual. Ini mengingat sudah menjadi pemandangan umum dimana masyarakat ingin mengurus sesuatu melalui foto copy KTP mereka. Padahal, tujuan dibentuknya KTP itu adalah memindah perilaku lama ke arah yang lebih modern, yakni digital base. "Harus dikawal itu konsistensinya, semua pihak harus punya card reader. Kalau tidak ya percuma," kata Agus. (adn)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / KPK Beri Sinyal Bakal Ada Tersangka Lagi pada Kasus e-KTP

Megapolitan / Usai Pemilihan Presiden, Kota Bogor Kekurangan Blangko KTP-el

Megapolitan / 91 Tahanan Kehilangan Hak Pilih

Megapolitan / Puluhan Ribu Warga Belum Lakukan Perekaman e-KTP

Nasional / Warga yang Belum Rekam E-KTP Tersisa 3,4 Juta Orang 

Daerah / Tambah Hari Pelayanan e-KTP


Baca Juga !.