Nasional

3.000 Calon Guru Diterjunkan untuk Tempati 56 Kabupaten

Redaktur:
3.000 Calon Guru Diterjunkan untuk Tempati 56 Kabupaten - Nasional

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy mengatakan, program SM-3T ditujukan untuk para Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru, baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru tetap yayasan (GTY). Nah pada tahun ini sebanyak 3.000 calon cikgu alias guru ditetapkan mengikuti program SM-3T. Para calon guru program SM-3T tersebut dipilih melalui beberapa tahapan seleksi, diawali dengan seleksi administrasi, tes akademik melalui media daring, wawancara, dan dilanjutkan dengan pra kondisi. ”Program SM-3T melibatkan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dari 12 Universitas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi,” ujar Muhadjir, Kamis (25/8). Lebih jauh dia mengungkapkan, peserta SM-3T akan ditempatkan di 56 kabupaten di daerah 3T. Mereka akan ditempatkan di daerah 3T selama satu tahun. Pelepasan peserta SM-3T akan dilakukan serentak pada 31 Agustus mendatang. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai beberapa statemen Mendikbud pasca menjabat dua bulan ini hanya membuat gaduh saja. Divisi Investigasi ICW, yang juga Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan(KMSTP) Febri Henri mengatakan, untuk menata pendidikan nasional dengan baik tidak hanya menggunakan kartu-kartuan saja. ”Pendidikan bukan kartu-kartuan, tapi bagaimana mengelola soal guru, infrastruktur dan anggaran pendidikan dengan baik,” ujarnya. Febri menegaskan, Kemendikbud memiliki pekerjaan rumah (PR) yang belum rampung seperti aksi demontrasi guru honorer hingga kesejahteraan guru di daerah terpencil dan terluar. Selain itu juga, keterlibatan masyarakat pada pengelolaan pendidikan, terkait data Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut Febri, penerima KIP tidak sinkron dengan data dari TNP2K Kementerian Sosial (Kemensos). Bahkan, penerima KIP ditemukan dari luar data TNP2K. ”Tidak sewajarnya data Dapodik digunakan untuk distribusi KIP. Harus perlu dilibatkan masyarakat,” tegasnya. Hal yang sama diungkapkan Eka Simanjuntak dari Institute Good Governance Research Development (IGGRD). Dia menegaskan, berjalannya kurikulum sangat bergantung oleh guru. Karena itu, permasalahan guru di Indonesia harus segera diselesaikan. Apalagi, masih banyak sekolah yang keluhkan kekurangan guru ajar. ”Masalah guru sangat kompleks, dari kompetensi guru hingga LPTK yang belum penuhi kebutuhan guru yang kompeten,” ujarnya. Menurut Eka, tata kelola guru masih perlu dibenahi. Pasalnya, uji kompetensi guru (UKG) masih belum efektif meningkatkan kualitas guru. (nas)

Berita Terkait


Baca Juga !.