Alexa Metrics

Kebakaran Hutan dan Lahan, Kejagung Terima 180 SPDP dari Polri

Kebakaran Hutan dan Lahan, Kejagung Terima 180 SPDP dari Polri kebakaran hutan

INDOPOS.CO.ID– Kejaksaan Agung (Kejagung ) menerima sebanyak 180 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkiat kasus penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari Kepolisian Republik Indonesia (Pori), sepanjang tahun 2015 sampai 2016.   Dari jumlah tersebut, 18 perkara diduga melibatkan korporasi. Sedangkan 162 perkara melibatkan perorangan

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Noor Rochmad menyatakan, pihaknya telah menerima sebanyak 180 SPDP terkait penanganan kasus Karhutla dari Polri, sepanjang 2015-2016. Namun demikian, tidak semua perkara yang ditangani dilanjuti hingga ke persidangan.Sebab, ada 3 perkara yang dihentikan penyidikannya oleh polri. ”Dihentikan oleh Polda Riau, sebanyak 3 perkara dari 5 perkara. Yakni, perkara PT Sumatra Riang Lestari, PT Alam Sari Lestari dan PT PAN United,” terangnya.

Dengan demikian, masih ada 13 perkara korporasi yang ditangani. Dua perkara di Kalimantan Tengah, satu perkara di Kalimantan Selatan, empat perkara di Jambi dan daerah lainnya.  Sebelumnya, Polda Riau juga diduga telah menghentikan 12 perkara korporasi lainnya. ”12 perkara tersebut memang SPDP-nya belum diterima kejaksaan, sedangkan P19 ada 6 perkara dan dalam sidang 2 perkara,” ungkapnya.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Bambang Setyo Wahyudi berencana akan menggugat setiap tersangka korporasi, berdasarkan dampak kerusakan ekologis dan ekosistem serta terdapat korban meninggal dunia di sejumlah daerah. Seperti di Sumsel, Jambi, Riau, Kalten, dan Kalbar. ”Ini sudah menjadi komitmen dalam penegakan hukum dan sekaligus upaya pemulihan kerugian, akibat pembakaran hutan di sejumlah daerah di tanah air,” kata Bambang.

Namun, Bambang mengingatkan gugatan perdata itu akan dilakukan, setelah korporasi (perusahaan) pembakar hutan terbukti bersalah secara pidana dalam proses peradilan. ”Itu pun dengan catatan, selama ada pengajuan surat kuasa khusus (SKK) dari Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup. Kita sebagai pengacara negara (JPN) akan menggugat korporasi, selama ada SKK,”pungkasnya. (ydh)



Apa Pendapatmu?