Politik

Terkait Analisa Data Pemilih, Bawaslu Diminta Transparan

Redaktur:
Terkait Analisa Data Pemilih, Bawaslu Diminta Transparan - Politik

INDOPOS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta diminta transparan terkait kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam sistem analisa data pemilih. "Publik perlu tau, kerjasamanya seperti apa. Sebab soal data pemilih merupakan salah satu hal yang penting dalam pemilu," ujar Ketua Forum Dinamika Masyarakat Harry, kemarin. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan kriteria dipilihnya LSM sebagai pemantau pemilu. Harry juga mempertanyakan kerjasama yang tidak diarahkan pada pengawasan. "Informasi yang kami ketahui, LSM pemantau pemilunya juga bukan dari Jakarta. Tetapi dari Surabaya, kok jauh sekali, kan banyak juga pemantau pemilu di Jakarta. Nanti bentuk kerjasama pengawasannya bagaimana," tutur Harry. Terkait pengawasan data pemilih, sambung Harry, sebenarnya dapat dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Pengawas pemilu dapat bersinergi terkait pengawasan sistem data pemilih. "Selain itu, Bawaslu sebaiknya fokus pengawasan langsung. Misalnya membuat posko pengaduan DPS (daftar pemilih sementara) dan DPT (daftar pemilih tetap). Warga yang belum terdaftar di data pemilih, dapat mengadu ke posko tersebut," tandas Harry. Sementara itu, Pimpinan Bawaslu DKI Achmad Fachrudin mengatakan, pencocokan dan penelitian data pemilih akan dilakukan 8 September sampai 7 Oktober 2016. Menurut dia, kualitas data pemilih itu di antaranya mutakhir dan akurat. Karena itu ia berharap petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) bekerja secara maksimal. "Di Jakarta, banyak pemilih yang tinggal di apartemen, kawasan grey area. Atau lahan sengketa. Kemudian di lapas dan rutan, ada sekitar 15 ribu orang. Pemuktahiran data pemilih di wilayah tersebut tidaklah mudah. Ke sana saja, apartemen misalnya, masuk saja petugas PPDP sulit. Padahal jumlah pemilih banyak," beber Fachrudin. Di sisi lain, KPU Jakarta Utara menyatakan siap memutakhirkan data pemilih. Bahkan telah melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP). "Kami sudah siap untuk melakukan pemuktahiran data pemilih. Termasuk di apartemen dan juga kawasan grey area," ujar Komisioner KPU Jakarta Utara Prianda Anatta. Adapun dalam aturan PKPU, yang berKTP DKI tapi tidak tinggal di Jakarta, dapat dicoret dari data pemilih. Termasuk warga gusuran, kalau sudah tidak tinggal di tempat sebelumnya. Bila ingin mendaftar, maka harus mengurus surat pindah. "Aturannya memang seperti itu. Namun petugas tentunya juga tidak akan asal mencoret. Melainkan akan menyakan dulu ke keluarga ataupun RT setempat," pungkas dia. (dai)

TAGS

Berita Terkait


Baca Juga !.