Politik

Andi Tak Pakai Bantuan Hukum Partai

Redaktur:
Andi Tak Pakai Bantuan Hukum Partai - Politik

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan anggota Komisi V DPR RI Andi Taufan Tiro Penahanan Andi yang diduga menerima suap terkait proyek pembangunan jalan di Maluku inipun langsung ditanggapi cepat oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk membicarakan status kedewanannya di DPR RI. Menurut Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto, surat pergantian antar waktu (PAW) untuk mengganti Andi Taufan Tiro sudah dikirimkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk secepatnya diproses pergantian tersebut. "Untuk ke anggotaan dia di DPR sudah diproses oleh DPP PAN. Sekarang mungkin berkasnya udah sampe di KPU," kata Yandri kepada INDOPOS.CO.ID, Rabu (7/9). Ia pun menegaskan bahwa dengan adanya percepatan proses PAW ini, maka Andi Taufan bisa fokus dalam penyelesaian hukumnya di KPK. "Ya sekali lagi kita prihatin atas kasus ini. Mudah-mudahan Bang Taufan diberikan kekuatan untuk fokus menghadapi persoalan hukum di KPK," tuturnya. Lalu, terkait dengan bantuan hukum, lanjutnya, PAN sudah menawarkan. "Kami sudah tawarkan, namun Bang Andi bilang sudah ?mempersiapkan sendiri pengacaranya," tukasnya menambahkan. Diketahui Andi Taufan ditahan oleh KPK pada Selasa (6/9). Andi diduga menerima suap terkait proyek pembangunan jalan di Maluku, yang dianggarkan melalui dana aspirasi anggota DPR. Uang yang diberikan berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Pimpinan Komisi V DPR RI sebelumnya menyetujui APBN TA 2016 yang didalamnya juga terdapat  proyek dari program aspirasi Andi. Di antaranya, proyek Pembangunan Ruas Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp 30 miliar dan Peningkatan Ruang Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp 70 miliar. Dalam dakwaan Abdul Khoir, Andi disebut memiliki total nilai proyek sebesar Rp 170 miliar. Untuk seluruh proyek tersebut, Andi akan diberikan fee sebesar 7 persen dari nilai total proyek. Adapun, uang yang diterima Andi dari Abdul Khoir diduga mencapai Rp 7,4 miliar. Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan beberapa orang tersangka. Dua di antaranya adalah anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti, dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar Budi Suprianto. Sementara itu, Abdul Khoir yang disangka sebagai pemberi suap, telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (dil)

TAGS

pan

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / PAN Ingin Gerindra dan PKS Jadi Oposisi

Headline / Pilpres Usai, PAN: Prabowo Pergi Tanpa Pesan

Politik / Perlu Ada Oposisi dalam Pemerintahan

Nasional / PAN Ingin Koalisi Pengusung Prabowo Sandi Tak Berakhir

Nasional / Putusan MK akan Menjadi Momentum Rekonsiliasi Nasional


Baca Juga !.