Depok Belum Miliki BPBD

INDOPOS.CO.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum siap menghadapi bencana alam. Pasalnya aparatur daerah itu belum memiliki BPBD tingkat kota. Bahkan, hingga kini inisiatif untuk membentuk instansi penanggulangan bencana itu tidak ada sama sekali.

Satgas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Jawa Barat, Rano Harjaya mengatakan ketidaksiapan Pemkot Depok menghadapi bencana banjir dan tanah longsor di wilayahnya sejak 2010 lalu. Saat itu, penanganan banjir dan longsor ditangani oleh TNI, kepolisian dan warganya.

Baca Juga :

Pergeseran Tanah, Satu Rumah Nyaris Ambruk

Selain Kota Depok, saat ini dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat juga ada empat daerah lain yang belum memiliki BPBD. Empat daerah itu adalah Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Subang.

Padahal, pengajuan pembentukan badan tersebut sudah lama ditunggu olehPemprov Jawa Barat dari setiap kabupaten/kota. ”Sangat disayangkan sekelas kota penyangga tidak ada BPDB,” katanya kepada indopos.co.id usai meninjau kerusakan Sungai Ciliwung, (8/9).

Baca Juga :

Karena tak memiliki BPDB, Rano menjelaskan, Kota Depok menduduki peringkat pertama dari lima wilayah yang tidak memiliki lembaga ini. Apalagi, hanya kota ini saja yang tidak mengusulkan pembentukan lembaga penanggulangan bencana. Sedangkan empat daerah lagi kata dia, sudah mengusulkan pembentukan BPDB ke Pemprov Jabar.

”Makanya Kami ke Depok dalam rangka memberikan semangat dan dorongan untuk pembentukan BPBD. Daerah ini kan rawan bencana banjir dan tanah longsor. Jangan nanti setelah ada bencana besar baru dibentuk lembaga itu,” ungkapnya.

Baca Juga :

Menurutnya juga, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah surat kepada 27 kabupaten/kota di wilayah pemerintahannya untuk segera membentuk  BPBD. Pembentukan lembaga ini dinstruksikan berdasarkan sejumlah kasus bencana alam di berbagai daerah di Jawa Barat pada 2013 silam.

Seperti bencana tanah longsor di Bogor, Subang, Purwakarta dan beberapa tempat lain. Rano pun menyatakan,  Tagana bentukan Kementerian Sosial hanya untuk membantu memberikan penyaluran logistik dan pendirian dapur umum. Sedang untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi di lokasi bencana, Tagana tidak memiliki keterampilan khusu.

Sehingga diperlukanBPDB yang memiliki keahlian mengatasi dan mengevakuasi korban bencana alam. Kata dia juga, BPBD memiliki dua tipe, yakni tipe A dipimpin Eselon II atau setingkat Sekda di tiap kota/kabupaten. Dan tipe B dipimpin Eselon III, ditunjuk langsung untuk menangani BPDB.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Diah Sahdiah menuturkan belum adanya usulan pembentukan BPDB  karena banyak pertimbangan. Diantaranya, minimnya anggaran yang dimiliki serta, bencana yang terjadi di Kota Depok tidak terlalu parah seperti daerah lain.

Atinya, bencana alam di kota penyanggah inidapat diselesaikan oleh Tagana. ”Butuh anggaran dan dana. Makanya usulan membentuk BPDB ke Pemprov Jabar belum kami ajukan. Skala bencana di Depok terjadi akibat ulah manusia dan tergolong ringan,” tuturnya. (cok)

 


loading...

Komentar telah ditutup.