Dicari, Cagub yang Peduli Air Bersih

INDOPOS.CO.ID – AIR bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Tapi sayangnya, masih banyak kepala daerah mapun calon kepala daerah yang relatif cuek terhadap persoalan air bersih. Termasuk masalah air bersi di DKI Jakarta, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo bahkan menyebutnya dalam kondisi ”lampu merah.”

”Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat, di samping energi, pendidikan, kesehatan, papan, sandang, dan pangan. Kepala pemerintah yang dipilih oleh rakyat harus mampu memberikan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih,” ucap Tjahjo Kumolo seusai menghadiri Seminar Tentang Global Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, (22/9). Hadir pengurus Dewan Pembinaan Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DPD Perpamsi) termasuk di dalamnya  penyelenggara air bersih Jakarta,  PAM Jaya, Palyja, dan Aetra.

Menurut Tjahjo, jika kepala daerah terpilih oleh rakyat, tapi tidak mampu memprioritaskan kebijakan pembangunannya di sektor air bersih sungguh disayangkan. ”Forum kali ini semata-mata memberikan warning jika air merupakan kebutuhan dasar. Kita mau kaya seperti apa tapi kalau air saja tidak punya itu tidak akan berarti,” ungkapnya.

Dikatakan, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik khususnya air bersih. Apakah isu air bersih harus jadi isu seksi bagi kampanye kepala daerah. ”Oh iya,” tegas Poliltikus PDIP Perjuangan itu. Sayangnya,  hampir seluruh calon kepala daerah di Indoneisa tidak tertarik mengusungnya menjadi isu kampanye utama.

Baca Juga :

”Yang paling sering adalah menjanjikan pendidikan gratis, kesehatan gratis ya seharunya air bersih gratis,” tegasnya. Mungkin isu air bersih disepelekan karena murah. ”Padahal kalau dikemas, harganya di atas bensin,” tuturnya.

Saat ditanya lebih lanjut apa yang dimaksud Jakarta lampu merah air bersih, Tjahjo meminta INDOPOS untuk bertanya kepada pihak PAM Jaya. Namun dia meminta agar Jakarta harus menjadi kota dengan pengelolaan air bersih paling baik.

Sementara itu Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat, yang juga menjabat Ketua DPD Perpamsi DKI Jakarta mengatakan, salah satu persoalan layanan air tidak berkembang di Jakarta lantaran diterapkan swastanisasi. Swasta diberi peran sangat besar yakni mulai dari hulu ke hilir. ementara PAM Jaya sebagai BUMD atau perwakilan dari Negara hanya berfungsi sebagai pengawas saja.

”Karena swasta kalau menjalankan sesuatu selalu dengan perhitungan bisnis. Apa-apa harus dihitung investasi berapa kembalinya kapan. Untuk itu ketika menyangkut pelayanan air bersih sebaiknya dikelola oleh PAM Jaya. Kalau swasta menangani dari hulu ke hilir sementara Pam Jaya hanya pengawas lantas bagaimana kita bisa tingkatkan pelayanan,” ungkapnya. Namun bukannya ke depan pihaknya akan menyingkirkan peran swasta. Peraturan pengelolaan air bersih yang berkembang saat ini tetap memberikan tempat bagi swasta tetap bermain. Tepi perannya diatur lebih sempit lagi.

Untuk itulah Erlan akan merestrukturisasi kontrak dengan kedua mitra swastanya. Ditargetkan pada akhir tahun 2016 sudah tanda tangan pokok kontrak. ”Sebenarnya mereka masih punya 7 tahun kontrak. Masa saya hasus menunggu tahun 2023 (habis masa kontrak swasta) lalu tidak melakukan apa-apa untuk melayani masyarakat Jakarta. Itu kan tidak adil juga,” urainya.

Erlan mengaku sudah membicarakan restrukturisasi tersebut dan disambut positif oleh kedua mitra swastanya. Dengan restrukturisasi, urusan air bersih bagian hulu dan hilir mutlak dikuasi oleh BUMD.

Dikatakan, ada empat unit pengelolaan air bersih. Yakni Unit air baku, unit pengolahan air (water treatment), unit pendistribusian, dan unit pelayanan masyarakat. ”Unit-unit air bakunya kita akan ambil. Baik itu karyawan, perizinan, dan sebagainya akan langsung dikelola PAM Jaya. Juga unit-unit pelayanan. Jadi yang diambil hulu dan hilir dari pelayanan air bersih,” tegasnya.(dni)

Komentar telah ditutup.