Kasus di PU Tata Air Jakut, Kejagung Tetapkan Tersangka

INDOPOS.CO.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menetapkan calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Tata Air Jakarta Utara. Yaitu dugaan penyalahgunaan dana kegiatan swakelola pada tahun anggaran 2013-2014. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus yang sama pada Sudin PU Tata Air Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Bahkan, Kejagung juga sudah meningkatkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka untuk kasus di Sudin PU Tata Air Jakarta Selatan.

”Untuk di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan kan sudah ada (tersangka, Red), tinggal Jakarta Utara. Jakarta Pusat masih lidik (penyelidikan),” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah usai Rakernis Bidang Pidana Khusus dan Intelijen di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (22/9).

Baca Juga :

Arminsyah yang juga didampingi Direktur Penyidikan Fadil Zumhana hingga kini belum bersedia mengungkap calon tersangka kasus penggunaan dan APBD dan APBD-P senilai Rp 92,2 miliar itu. ”Tunggu secepatnya akan disampaikan setelah terpenuhi semua unsurnya,” pungkas Arminsyah.

Ditemui terpisah, ?Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Muhammad Rum mengaku pihaknya masih mendalami keterangan sejumlah saksi dan bukti untuk menetapkan calon tersangka kasus itu. ”Sudah ada delapan orang saksi yang diperiksa,” ungkapnya di kantor Puspenkum, Jakarta, kemarin.

Baca Juga :

Kejagung Geber Kasus Gratifikasi Pegawai Negeri

Dari delapan tersangka itu, terakhir telah diperiksa Kasi Dinas Tata Air Kecamatan Pademangan Dody Firmansyah dan Kasi Dinas Tata Air Kecamatan Cilincing Abu Bakar, Rabu (21/9). “Keduanya sudah diperiksa dan dimintai keterangan,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman telah mengapresiasi penyidik gedung bundar yang sudah berani membongkar skandal korupsi yang melibatkan banyak pejabat DKI. “Ini adalah prestasi penyidik yang sudah berani membongkar kasus korupsi yang secara serentak di lima wilayah DKI,” katanya kemarin.

Namun ia tetap berharap penyidikan kasus tersebut dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu. “Kalau di Sudin Jakarta Barat ada 14 tersangka, kemudian Sudin Jakarta Timur ada 13 tersangka, kenapa di Jakarta Utara belum ada. Kita berharap penyidik tetap profesional dengan menyeret siapapun yang terlibat, sekalipun pejabat di DKI Jakarta,” harap Boyamin.

Seperti diketahui, proyek tersebut terdiri dari empat pekerjaan di antaranya, pemeliharaan infrastruktur saluran lokal, pemeliharaan saluran drainase jalan, pengerukan dan perbaikan saluran penghubung, dan refungsionalisasi sungai/kali dan penghubung.

Dalam pelaksanaannya diduga pekerjaan tidak sesuai dengan pertanggungjawaban laporan kegiatan maupun laporan keuangan, mengingat terdapat pemalsuan-pemalsuan dokumen di dalam kedua laporan tersebut yang seolah-olah telah dilaksanakan oleh pihak ketiga. Akibat dugaan korupsi tersebut, negara dirugikan hingga mencapai Rp 43 miliar.(ydh)

Komentar telah ditutup.