Nasional

Terlibat Perbudakan, Izin Dicabut Tapi Masih Beroperasi Lagi

Redaktur:
Terlibat Perbudakan, Izin Dicabut Tapi Masih Beroperasi Lagi - Nasional

INDOPOS.CO.ID– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) kembali menemukan kasus tindak pidana perikanan yang dilakukan perusahaan besar. Hal ini dilakukan PT Pusaka Benjina Resources yang diketahui mulai kembali beroperasi, padahal status perizinannya sudah dicabut, baik SIUP maupun SIPI/SIKPI. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, hal tersebut dapat mengancam produk perikanan Indonesia di pasar global.  "Kalau kedengaran dunia (beroperasi kembali, Red) berarti kita restui proses perbudakan. Ini bahaya untuk produk (perikanan, Red) Indonesia di dunia. Ini sudah jadi perhatian dunia, perbudakan jelas diekspos di Benjina," ujarnya, (23/9) di kantornya. Ini menyusul terungkapnya kasus perbudakan yang telah dilakukan Grup Benjina terhadap ratusan Anak Buah Kapal (ABK) asing asal Thailand, Vietnam dan Myanmar. Itu terjadi di tengah penegakkan hukum yang terus dilakukan KKP bersama Satgas 115 dalam memproses tindak pidana perdagangan orang di Grup Usaha Pusaka Benjina. Praktik tindak pidana perdagangan orang terhadap sekitar 600 warga negara asing (WNA) yang dipekerjakan sebagai ABK di Benjina. Manager lapangan, satu orang petugas keamanan, dan lima kapten kapal berkebangsaan Thailand, telah divonis tiga tahun penjara. Sementara itu, Silver Sea Fishery Co, perusahaan yang diduga kuat sebagai pemilik kapal-kapal di Benjina dihukum untuk membayarkan restitusi kepada para korban. Saat ini penyidik sedang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang menjerat korporasi tersebut. ”Berdasarkan pemeriksaan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap PT Pusaka Benjina dan Group, ditemukan 817 orang tenaga kerja asing (ABK) tidak memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)," terang Susi. Saat ini penyidik dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana perikanan berupa alih muatan tidak sah (transhipment) di tengah laut. Mereka menggunakan alat tangkap pair trawls yang dilarang dan mengangkut ikan ke luar wilayah Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia. Penyidik Stasiun PSDKP KKP Tual telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada 20 September 2016.  "Dalam waktu dekat akan  melakukan penyitaan terhadap ikan yang ada di PBR Benjina," ujar Susi. Hal tersebut melanggar Pasal 185 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ancaman pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun dan atau denda minimal Rp. 100.000.000 dan maksimal Rp 400.000.000. Kasus ini masih dalam penyelidikan/penyidikan Bareskrim Polri yang berlangsung sejak September 2015. Dalam waktu dekat kami akan berkoodinasi dengan Kapolri untuk mempercepat penanganan/penuntasan kasus dimaksud. "Dendanya belum setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan," ungkapnya. Selain Benjina, KKP juga kembali menyoroti tiga kasus tindak pidana perikanan yang dilakukan perusahaan besar lain. Di antaranya PT Avona Mina Lestari yang telah melakukan pemalsuan dokumen (Gross Akta Kapal Perikanan), pelanggaran pelayaran dan pelanggaran karantina perikanan.  Sebagai efek jeranya, Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) telah dibekukan. Dari kasus tersebut, telah ditetapkan tersangka atas nama MS (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sorong Tahun 2006) dan AM (pemohon) dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen baliknama Gross Akta. Menurut Susi, hal ini merupakan modus yang seringkali dilakukan. Karena itu, ia pun mengimbau kepada nelayan maupun pemilik kapal untuk segera mengukur ulang kapal yang ada. "Saya ingin masyarakat mengukur ulang kapal, karena ini tidak dipungut biaya. Jika ada yang bayar, tolong ditulis, dilaporkan," pinta Susi. (nel)  

TAGS

Berita Terkait

Hukum / Sengketa Kantor Pusat PSSI Berakhir

Megapolitan / Ombudsman Soroti Dugaan Jual Beli Remisi

Nasional / Butuh Pemimpin Tegas Atasi Persoalan Lapas

Hukum / Edward Soeryadjaya Dihukum 15 Tahun Penjara

Nasional / Dahnil Belum Penuhi Panggilan Peyidik Tipikor


Baca Juga !.