APBD Perubahan 2016 Tak Terganggu Proses Pilgub

INDOPOS.CO.ID – Peningkatan eskalasi suhu Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tidak mempengaruhi proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016.

Bahkan, penetapan ditargetkan rampung pekan ini. Untuk merealisasikannya, pemprov dan DPRD telah mencapai kesepakatan. “Sudah teken kesepakatan, tinggal antara ketua dan wakil ketua dewan. Kalau sore ini sudah, besok sudah mulai penjadwalan,” ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, kemarin.

Baca Juga :

Selanjutnya, agenda akan dimulai dari Pidato Gubernur terkait perubahan anggaran, pandangan fraksi hingga paripurna penetapan anggaran perubahan. Diperkirakan, proses penetapan ini memakan waktu selama empat hari kerja. “Kita berharap cepat, apalagi bahan sudah ada dan siap disajikan. Hanya tinggal proses formalnya saja,” kata dia.

Dalam pembahasan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, diperkirakan nilai APBD Perubahan DKI 2016 akan menyusut menjadi Rp 62,3 triliun. “Memang ada pengurangan anggaran hingga Rp 4,6 triliun. Tetapi itu masih angka sementara saja. Masih bisa berubah dalam pembahasan dengan Banggar,” kata Saefullah.

Pengurangan anggaran tersebut, lanjut Saefullah, dikarenakan tidak maksimalnya Dana Bagi Hasil yang seharusnya disetorkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dari pemerintah pusat. Selama ini, pemerintah pusat pada tahun 2015, hanya mampu menyetor dana bagi hasil sebesar Rp 5,3 triliun.

Sayangnya, dana bagi hasil tahun 2016 baru bisa ditransfer pemerintah pusat pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 5,1 triliun. Akibatnya, Pemprov DKI harus mencatat penerimaan dana bagi hasil tersebut pada APBD DKI 2017.

Baca Juga :

APBD-P Rp 1, 4 Triliun Telah Ditetapkan DPRD

“Jadi dana bagi hasil kemungkinannya baru akan ditransfer pada April 2017. kami berharap, ekonomi makro Indonesia semakin membaik. Sehingga dana bagi hasil yang didapat DKI sesuai dengan ketentuan,” ungkap Saefullah.

Untuk pembahasan APBD Perubahan DKI 2016, mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini mengharapkan sidang paripurna penetapan dapat digelar paling lambat pada 30 September. Target tersebut telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif.

“Kita harapkan sidang paripurna APBD Perubahan DKI 2016 dapat digelar paling lambat pada tanggal 30 September. Biar cepat selesai. Karena masih ada pembahasan APBD 2017,” tambah Saefullah.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman, juga berharap penetapan bisa segera dilakukan. “Agar program pembangunan yang sudah direncanakan dapat segera berjalan,” tandasnya. (wok)

Komentar telah ditutup.