Selasa, 20 November 2018 05:15 WIB
pmk

Fokus

MA Buka Layanan Pengaduan Online dan SMS

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID- Mahkamah Agung (MA) seperti mulai jengah dengan banyaknya kasus pelanggaran kode etik oleh hakim yang berada di badan peradilan di bawahnya. Karena itu, MA kemarin (29/9) membuka pelayanan pengaduan bernama Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Pelayanan itu memberikan akses kepada masyarakat yang ingin mengadukan tingkah laku hakim yang dianggap tidak pantas. Ketua MA Hatta Ali mengatakan bahwa pelayanan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru bagi MA. Sebelumnya, pelayanan semacam itu sudah ada di setiap pengadilan negeri. Namun menurutnya masyarakat belum dapat memanfaatkannya dengan baik karena sejumlah alasan, seperti takut melapor atau tidak mengerti mekanisme pelaporan. Nah, melalui SIWAS ini masyarakat dapat mengadukan pelanggaran kode etik hakim secara on line atau mengirim pesan singkat atau SMS. Hatta berjanji bahwa seluruh laporan akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan (Bawas) MA. ’’Tapi yang diproses hanya laporan yang masuk akal. Bawas MA tidak akan memproses pengaduan masyarakat yang sifatnya teknis yudisial seperti karena tidak puas dengan putusan hakim. Kalau itu silahkan ajukan banding atau kasasi,’’ kata Hatta usai peresmian SIWAS di MA, Jakarta Pusat (Jakpus), kemarin (29/9). Hatta juga menjelaskan bahwa pihaknya akan menjamin kerahasiaan identitas setiap pengadu. Hal tersebut seperti yang tertuang di dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. ’’Kami juga akan umumkan pengaduannya di web resmi MA tapi tidak ada namanya, walaupun hanya inisial,’’ tuturnya. Hatta juga mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk merebut kembali kepercayaan publik kepada MA. MA, lanjutnya, sudah cukup dibuat babak belur karena sejumlah sorotan soal adanya hakim nakal serta kasus korupsi yang menimpa lembaganya. Pada 2015 lalu tercatat ratusan hakim telah dijatuhi sanksi etik, yakni 118 hakim dengan rincian 18 hakim dijatuhi sanksi disiplin berat, 11 hakim dijatuhi sanksi disiplin sedang, dan 89 hakim dijatuhi sanksi disiplin ringan. Selain itu terdapat juga 4 hakim Ad-hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dijatuhi hukuman yakni, 2 hakim sanksi displin berat dan 2 hakim disanksi disiplin ringan. ’’Dan 144 staf pengadilan, 39 disiplin berat 25 sedang, dan 80 ringan,’’ papar dia. Dia juga menambahkan bahwa dirinya juga berencana akan mensinkronisasikan sistem pelayanan pengaduannya tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY). ’’Di KY juga ada pengaduan yang sama. Tapi setelah di cek dan ricek ternyata banyak yang sudah diselesaikan. Tapi memang ada juga yang tidak diselesaikan karena pengaduannya bersifat teknis yudisial,’’ imbuhnya. Sementara itu, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari mengatakan bahwa sistem pengaduan yang dimiliki oleh MA tersebut tidak akan bertabrakan dengan sistem pengaduan yang dimiliki oleh KY selama ini. ’’KY dan MA akan berkoordinasi dulu. Pasti suatu saat sistem yang dimiliki MA ini juga tersinkronisasi dengan yang dimiliki KY,’’ kata Aidul. Namun, dia menekankan bahwa selain dapat menjamin kerahasiaan identitas pengadu, MA juga harus dapat menjamin nama baik hakim yang dilaporkan dengan tidak mempublikasikan identitasnya. Menurutnya, sebelum diputuskan bersalah, nama baik hakim terlapor wajib dijaga. ’’Meski transparan, tapi tidak semua hal harus diungkap,’’ tuturnya. (dod/jun)

TOPIK BERITA TERKAIT: #mahkamah-agung 

Berita Terkait

IKLAN