Penguatan DPD Butuh Dukungan Fraksi

INDOPOS.CO.ID – Penguatan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI baru akan dibahas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah mendapat dukungan dari fraksi-fraksi.

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengungkapkan, saat ini pihaknya baru menyerahkan peningkatan kewenangan DPD ke masing- masing fraksi MPR. ”Penguatan kewenangan DPD merupakan masalah sensitif, sehingga MPR tidak bisa memastikan kapan MPR akan membahasnya,” ujar Mahyudin kepada wartawan usai melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Jumat (30/9).

Baca Juga :

Dikatakan politisi asal partai Golkar ini, terlebih dahulu fraksi akan melakukan pembahasan dengan partai masing-masing. Pasalnya, tanpa dukungan partai dan tanpa dukungan fraksi maka amandemen tidak bisa diajukan. ”Sejauh ini, kami hanya mendengar aspirasi saja, belum bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Pembahasan peningkatan kewenangan DPD, lanjut Muhyadin melakukan amandemen UUD 1945. Dia menambahkan, untuk melakukan pembahasan amandemen syaratnya harus 1/3 anggota MPR setuju. Jadi, menurutnya biarpun DPD berkeinginan, dan pimpinan MPR juga setuju, tanpa persetujuan 231 itu pembahasan tidak bisa jalan.

Baca Juga :

Foto Bersama

”Nah sekarang anggota DPD ada 132, masih kurang sekitar kurang lebih 100 lagi. Baru ini bisa dibawa dalam rapat pimpinan mengenai amandemen. Dan setelah dibawa dalam rapat pimpinan, harus dijelaskan pasal apa saja yang diamandemen, lalu alasannya apa? Dan itu juga belum tentu nantinya disetujui,” jelasnya.

Pada kondisi tersebut, dikatakan politisi asal Kali mantan Timur, MPR hanya menampung usulan DPD RI untuk memperkuat kewenangan DPD. Selan jutnya akan dikaji oleh Badan Pengkajian MPR. ”Un tuk menuju sistem bikameral seperti keinginan DPD bukanlah pekerjaan mudah,” ucapnya. (nas)

Baca Juga :

Sambut

Komentar telah ditutup.