Rokok Kontributor Utama Inflasi

INDOPOS.CO.ID-Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang September terajadi inflasi sebesar 0,22 persen. Meski mengalami lonjakan, kondisi tingkat harga masih terkendali. Agustus lalu, BPS mencatat terjadi deflasi 0,02 persen menyusul koreksi harga bahan makanan, tarif angkutan dan pulsa seluler pasca Hari Raya Idul Fitri.

Dengan inflasi 0,22 persen itu, secara kumulatif inflasi tahun berjalan atau year to date (Ytd) mencapai 1,97 persen. Laju inflasi secara tahunan (year on year/yoy) tercatat 3,07 persen. Sektor pendidikan dan rekreasi mengalami inflasi tertinggi mencapai 0,52 persen. Itu akibat kenaikan biaya masuk perguruan tinggi. Kemudian, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mengalami inflasi 0,34 persen. ”Rokok penyumbang terbesar,” tutur Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, di Jakarta, Senin (3/10).

Baca Juga :

Perempuan Jago Bisnis Bisa Tetap Cantik

Selain itu, komponen penyumbang inflasi lain datang dari perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,29 persen, kelompok sandang 0,13 persen, serta kelompok kesehatan 0,33 persen. Sementara, bahan makanan mengalami deflasi sebesar 0,07 persen dengan andil -0,01 persen. ”Kami harap kdalam 3 bulan ke depan inflasi tetap terkendali sehingga bisa mencapai target,” imbuh Suhariyanto.

Kalau dirinci berdasar komponen, inflasi inti bulan lalu tercatat sebesar 0,33 persen. Selanjutnya, inflasi harga diatur pemerintah 0,14 persen sedang komponen harga bergejolak mengalami deflasi 0,09 persen. Selanjutnya, dari 82 kota disurvei, sebanyak 58 kota menyumbang inflasi dan 24 kota mengalami deflasi.

Baca Juga :

Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,85 persen dan inflasi terendah di Purwokerto dan Banyuwangi masing-masing sebesar 0,02 persen. Adapun deflasi tertinggi terjadi di Pontianak sebesar 1,06 persen.

Sementara itu, Pemerintah telah resmi menaikkan tarif cukai rokok 2017. Keputusan ini tentu membuat harga juga akan naik. Kenaikan harga jual eceran rokok ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147 /PMK.010/2016. Namun, keputusan pemerintah soal besaran tarif cukai rokok menuai kritik pedas. Kebijakan itu dinilai tak berpihak pada aspek kesehatan. Bahkan, dianggap terlalu konservatif.

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau, Priyo Sidipratomo menuturkan, keputusan itu hanya untuk memuaskan dahaga sesaat. Hanya untuk membungkam pihak-pihak yang ingin ada upaya pengendalian.

Tapi, lanjut dia, ternyata tak ada unsur pengendalian konsumsi rokok untuk kesehatan yang jadi pertimbangan. Kenaikan sebesar 10,54 persen tak akan membuat pecandu rokok berhenti mengkonsumsi barang adiktif tersebut. Apalagi, untuk mencegah pemula untuk mencoba-coba ikut mengkonsumsinya.

Padahal, epidemi konsumsi rokok di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Lebih dari sepertiga penduduk Indonesia atau 36,3 persen dikategorikan sebagai perokok saat ini. ”Pemerintah cuma mencari uang, tidak melakukan pengendalian. Dengan naik hanya sekitar Rp 1000 tentu tak ada efeknya (pada pengendalian, red). Dinaikkan itu ya Rp 50 ribu gitu harganya,” katanya.

Prijo mengatakan, keputusan besaran cukai rokok 2017 ini seolah memperjelas ketidakberdayaan pemerintah dibawah industri rokok. Signal itu sebetulnya sudah terlihat sejak lama. Salah satunya, pada ketentuan kenaikan cukai rokok yang tidak lebih dari 57 persen dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Hal ini tentu menjadi tanda tanya sendiri. Sebab, tak sepatutnya besaran cukai rokok dibatasi. (far/ mia/jpg)

Komentar telah ditutup.