Duh, Sektor Perikanan Dihantui Mogok Operasi

INDOPOS.CO.ID- Mogok melaut dan penutupan unit-unit pengolahan ikan terjadi di berbagai wilayah tanah air belakangan ini. Sikap dan reaksi dari nelayan, beberapa asosiasi, dan pengolahan hasil perikanan merupakan buntut panjang dari berbagai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Salah satu contohnya adalah 401 kapal nelayan anggota ATLI dari Benoa-Bali yang memilih berhenti beroperasi mulai 1 Oktober. Tak kurang dari 350 kapal nelayan Bitung yang tergabung dalam AKPN juga memilih berhenti beroperasi per 5 Oktober karena merugi dan tidak tahan dengan aturan dan kebijakan KKP.

“Mulai tanggal 10 Oktober 2016, ada 10.500 kapal nelayan pantura Jawa yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu, sekitar 1.050 kapal nelayan anggota ASTUIN dan HNPN juga memilih berhenti beroperasi menunggu dicabutnya larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik serta larangan trans-shipment,” ujar James Then, Ketua HMPN, saat melakukan jumpa pers di Muara Baru, Rabu (5/10).

Kenaikan sewa lahan di Muara Baru hingga 460 persen yang harus dibayar di muka, juga dinilai memberatkan usaha pengolahan ikan, 61 industri dan UMKM pengolah ikan di Muara Baru yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru. Dampaknya, mereka juga akan menghentikan berbelanja ikan.

”Kami berhenti dari 30 September lalu sampai adanya perubahan aturan yang meringankan kerja long line. Kami siap untuk menutup UPI kalau tidak ada perubahan aturan dari yang sekarang ini,” ujar Sekjen Atli, Dwi ’Black’ Agus, usai melakukan jumpa pers di Bali.

Pada wilayah lain, sekitar 10.000-an kapal cantrang yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) di pulau Jawa juga akan berhenti melaut karena tidak tahan akan perlakuan aparat Kamla (Keamanan Laut) yang selalu mengkriminalisasi nelayan cantrang. “Padahal katanya MenKP telah mentolelir penggunaan alat cantrang sampai akhir Desember 2016,” ungkap Bambang Wicaksana, Ketua FBN.

Mereka tetap menuntut pencabutan Permen KP No 2 Tahun 2015 tersebut karena dinilai tanpa solusi. Adapun segala dampak yg ditimbulkan dari adanya pengangguran ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Menanggapi hal tersebut Susi Pudjiastuti mengatakan, membantu nelayan untuk mengganti alat tangkap. “Bagi yang mau mengganti alat tangkap silahkan datang ke kantor pusat dibuka posko. Juga difasilitasi ke perbankan,” kata Susi, saat jumpa pers di kantornya.

Sementara untuk ukur ulang kapal dia menjamin tidak akan ada pungutan. Apabila ada pungli maka segera dilaporkan dan akan ditindak.

Sementara untuk pengusaha Muara Baru, dengan tegas dia mengatakan sebagian di antara pengusaha yang ada juga banyak pengusaha dari Thailand. Menurut Susi selama ini Pemerintah tidak mendapatkan hak yang semestinya. Sekarang Pemerintah ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.

”Tanah itu kan milik Perindo, sudah saatnya Perindo ingin mengelolanya menggunakan tanah sendiri, masa ndak boleh,” katanya.

Langkah pemerintah dalam menertibkan tidak hanya mendapatkan protes dari pengusaha, asosiasi dan nelayan. Akademisi dan praktisi bidang perikanan juga melihat banyak hal yang janggal dalam kebijakan Menteri Susi.

“Seyogianya kebijakan itu harus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sekiranya tidak maka perlu dikaji kembali,” ujar Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia juga menyarankan, izin kapal yang white list dikeluarkan untuk menambahkan armada. (nel)

Komentar telah ditutup.