Tiga Pejabat Bekasi Dilaporkan ke Bareskrim

INDOPOS.CO.ID – Tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dikirimi surat pemanggilan untuk diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Bareskrim Mabes Polri, Kamis (6/10). Surat pemanggilan itu terkait dugaan pemalsuan data-data tanah seluas 37.580 meter persegi milik warga setempat.

Berdasarkan data yang diperoleh, ketiga pejabat itu adalah Lurah Jatiraden, Agus Mulyana; Camat Jatisampurna, Abi Hurairah, dan mantan Camat Jatisampurna, Dinar Faizal Badar. Sebelum surat pemanggilan itu turun, ketiganya dilaporkan oleh H. Naman, 75, warga Jatiraden ke Bareskrim Polri pada 12 Agustus 2016 lalu dengan nomor laporan LP/824/VIII/2016/Bareskrim.

Baca Juga :

Pergeseran Tanah, Satu Rumah Nyaris Ambruk

Seorang anak dari pelapor, Ridwan, 32, mengatakan, pihaknya melaporkan Agus Mulyana karena diduga sudah mengeluarkan surat pernyataan yang berubah-ubah. Meski, surat pernyataan yang dibuat Agus tersebut diamini oleh atasannya, yaitu Camat Jatisampurna.

Dia bercerita, pada 25 April 2016, Lurah Agus menerbitkan surat bernomor 593/22-kl-Jrd, bahwa tidak adanya aset kelurahan berupa tanah di wilayah tersebut. Sehingga tanah itu memang milik H. Janun, kakek H. Naman.

Baca Juga :

Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh surat Pemkot Bekasi yang berisi pernyataan bahwa objek tanah girik bernomor 329 persil 3B Klas II seluas kurang lebih 3,7 hektare di wilayah setempat bukan bagian dari aset milik daerah. Ahli waris kemudian meminta surat pengajuan atas hak (sporadik) ke lurah setempat.

Sayangnya, ketika itu Lurah Agus enggan menandatangani, dengan alasan ingin menanyakan status kepemilikan lahan tersebut ke tokoh masyarakat setempat. ”Kami menyesalkan sikap lurah mengeyampingkan hasil putusan pengadilan yang inkrah. Kepemilikan lahan itu disahkan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi sejak tahun 2008 lalu,” katanya kepada wartawan, Kamis (6/10).

Baca Juga :

Selanjutnya, kata Ridwan, Lurah Agus kembali mengeluarkan surat pada tanggal 30 Juni 2016. Surat itu menyatakan, bahwa lahan tersebut berupa Tanah Kas Daerah (TKD). Bahkan dua pekan kemudian atau pada tanggal 15 Agustus 2016, Lurah Agus kembali menerbitkan surat dengan menyatakan lahan itu atas nama Ganih PR Damsek.

”Sebagai aparatur kok bisa mengeluarkan surat pernyataan yang berubah-ubah,” jelasnya. Sejauh ini, Ridwan meyakini, tanah itu adalah milik buyutnya bernama H Janun, dengan bukti kepemilikan girik. Malah cerita Ridwan, sekitar tahun 2000-an silam, para ahli waris atau anak dari H. Janun sepakat untuk menjadikan lahan tersebut sebagai tempat pemakaman umum.

Tak disangka setahun kemudian, terpasang sebuah plank di lahan tersebut bahwa lahan itu diakui oleh orang lain. Merasa kepemilikannya terusik, H. Naman dan ahli warisnya berang. Bahkan kedua belah pihak yang saling mengklaim akhirnya terlibat percekcokan, hingga berujung perkelahian.

Kesal tanah kakeknya diklaim sepihak, selanjutnya, H. Naman melayangkan gugatan ke PN Bekasi pada tahun 2003. Lima tahun kemudian atau pada 2008, pengadilan memutuskan bahwa lahan tersebut milik H. Janun. ”Itu sudah ada putusan inkrah dari pengadilan loh,” katanya.

Dan anehnya lagi, kata Ridwan, dua pekan pasca putusan itu pihak yang mengklaim lahan tersebut justru melakukan pengukuran tanah. Bahkan mereka diduga melakukan rekayasa guna memperoleh tanda tangan dan cap jempol kakak dari H. Naman yang bernama H. Remin, 90, untuk memperkuat klaim atas tanah tersebut.

”Mereka punya KK (Kartu Keluarga) Uwak saya (H. Remin, Red) dan tanda tangannya yang menyatakan itu tanahnya. Uwak saya sudah tua, dia tidak tahu kok bisa ada tanda tangannya. Diduga ini direkayasa,” cetusnya.

Atas dasar itulah, Ridwan melaporkan masalah ini ke Bareskrim Mabes Polri.Laporan itu dibuat agar lurah Agus komitmen dengan surat pernyataan yang diterbitkan. ”Saya melaporkan dugaan pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP,” jelas Ridwan.

Ketika dikonfirmasi, Lurah Jatiraden, Agus Mulyana mengaku belum menerima surat pemanggilan dari Bareskrim Polri tersebut. Namun, dia tak mengelak kalau kabar pemanggilan itu sudah didengar. ”Kalau kabarnya sih iyah. Tapi surat pemanggilannya belum saya terima. Jadi belum tau saya,” ucapnya.

Agus menambahkan, pihaknya akan menandatangani surat sporadik yang dilayangkan ahli waris dengan catatan pihaknya mendapat kebenaran dari tokoh masyarakat setempat bahwa lahan tersebut milik H. Janun. ”Pokoknya kalau ada pernyataan dari tokoh masyarakat, akan saya tanda tangani surat pengajuan itu,” tandasnya. (dny)

 

Komentar telah ditutup.