Tudingan KPPU soal Kartel Ayam Dianggap Berlebihan

INDOPOS.CO.ID-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta untuk mempublikasikan pencabutan pernyataan yang menuding sejumlah perusahaan melakukan praktik kartel ayam, agar tidak memicu kekhawatiran investor ritel untuk menempatkan dana di pasar modal.

Menurut Ketua Umum Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI), Andreas Tanadjaya, tudingan KPPU yang menyebutkan telah terjadi praktik kartel ayam oleh 12 perusahaan merupakan sikap yang berlebihan terkait dengan fungsi penyelidikan, penuntutan dan penghakiman.

Anderas mengungkapkan, persidangan kartel ayam yang telah dilakukan KPPU terhadap 12 perusahaan pembibitan unggas tidak memiliki dasar alasan yang kuat. “Sejumlah perusahaan itu hanya melaksanakan kewajiban untuk melakukan afkir dini parent stock (ayam indukan)” katanya di Jakarta, Kamis (6/10).

Dia mengatakan, tuduhan kartel ayam yang disampaikan KPPU telah mengganggu kinerja perusahaan pembibitan karena dianggap melanggar aturan. “Isu kartel itu sangat menakutkan, terutama bagi perusahaan terbuka. Karena invsetor ritel maupun institusi akan kabur melihat prospek bisnis yang buruk,” ucap Komisaris PT Kresna Asset Management ini.

Menurut dia, tiga perusahaan terbuka yang dituding melakukan praktik kartel ayam tersebut mengalami tren pelemahan kinerja pada harga saham. “Harga saham mereka akan kembali membaik kalau KPPU mencabut pernyataan tentang kartel itu. Pembenahan oleh KPPU itu pasti akan memulihkan saham mereka,” jelas

Sementara itu,Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Ine Minara Ruky beranggapan, banyak kasus yang seharusnya tak masuk ranah praktik kartel, namun KPPU kemudian masuk melakukan penyelidikan.

Baca Juga :

Unjuk Rasa, Ratusan Perempuan Belarusia Dipenjara

“Ini sering disalah artikan KPPU, mewujudkan iklim yang kondusif dengan jamin kesempatan pelaku usaha yang besar, menengah, dan kecil sama. Kasih kesempatan yang sama bukan berarti disamaratakan,ungkapnya

Dia mencontohkan, dalam kasus afkir dini yang dilakukan 12 perusahaan integrator ayam besar, dianggap KPPU sebagai praktik persekongkolan mengendalikan harga dan pasokan. Padahal, menurutnya, afkir dini dilakukan sebagai saat harga ayam saat itu tengah anjlok.

Sehingga afkir dini perlu sebagai solusi jangka pendek untuk menstabilkan harga ayam di tingkat peternak. Apalagi, afkir dini disetujui Kementerian Pertanian

Kebijakan pemerintah, menurutnya, tak bisa disebut sebagai kartel.

“Kartel dalam pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 itu kalau ada kesepakatan mengatur produksi maupun harga. Secara substansi ada kartel. Tapi afkir dini dilakukan atas persetujuan pemerintah, dan tidak ada unsur konspirasi,” jelas Ine.

Selain itu, menurutnya, KPPU juga keliru menetapkan indikasi bahwa perusahaan integrator berupaya mematikan peternak rakyat, dalam konteks persaingan usaha peternakan ayam, setelah UU mengizinkan integrator masuk ke sektor budidaya ayam yang sebelumnya hanya terbuka untuk peternak rakyat.

Dia menuturkan, masuknya perusahaan integrator dalam budidaya peternakan ayam memang perlu dilakukan karena setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, harus dikasih kesempatan yang sama.

“Kalau dikasih kesempatan yang sama, logikanya pasti yang bermodal kuat saja yang bisa memanfaatkan kesempatan lebih besar. Nah, di situ harusnya peran keberpihakan pemerintah bantu yang kecil. Bukan kemudian dituduh kartel (perusahaan integrator),” ujar Ine.

Kasus kartel afkir dini oleh 12 perusahaan integrator sendiri saat ini masih dalam tahap persidangan, yakni sidang memperdengarkan saksi-saksi sebelum kemudian diputuskan apakah terbukti kartel ke-12 perusahaan tersebut.

Kedua belas perusahaan itu adalah adalah PT Charoen Pokphand Tbk (CPIN), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Malindo Feedmil Indonesia Tbk (MAIN), PT Satwa Borneo, PT Wonokoyo Jaya Corp, PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, dan PT Hybro Indonesia. (solikin/*)

Komentar telah ditutup.