Fokus

Pelayanan Kesehatan Haji, dari Onrust Menuju JCI

Redaktur:
Pelayanan Kesehatan Haji, dari Onrust Menuju JCI - Fokus

INDOPOS.CO.ID - Bermula dari Pulau Onrust tempat pemberangkatan jemaah haji Indonesia menuju Arab Saudi melalui jalur laut pada masa penjajahan Belanda atau saat ini kita kenal sebagai embarkasi.

Di Pulau Onrust inilah jemaah dikarantina, dicek kesehatannya sebelum diberangkatkan menuju Arab saudi konon di bangun tahun 1911. Diceritakan bahwa  jumlah barak sebanyak 35 Unit, setiap barak menampung 100 jemaah haji. Pada tahun 1933, kegiatan karantina  haji dipindahkan ke Pelabuhan Tanjuk Priok.

Kini kesehatan haji di telah mengalami kemajuan pesat. Perjalanan ke Tanah Suci sudah ditempuh melalui jalur udara.  Sejak 1922, saat berubahnya kebijakan haji melalui pilgrim ordonansi, sejak itu jemaah haji lebih dimanusiakan. Dimana sebelumnya mereka ditempatkan di kapal laut bersama hewan ternak dan barang dagangan lainnya. Saat itu juga mulai ada pembimbingan bagi jemaah dalam perjalanan dan memberi pelayanan kesehatan selama perjalanan dan di Arab Saudi.

Tersebut, dr. Ali Akbar, dokter yang diperbantukan di kedutaan Republik Indonesia Serikat tahun 1950. Dia ditempatkan di bagian kesehatan dengan kewajiban menyelenggarakan perawatan jemaah haji Indonesia.

1960 dikeluarkan surat keputusan menteri muda kesehatan, menteri muda laut, dan menteri muda agama. Surat keputusan bersama ini berisi penjabaran Pengangkutan Orang (PO) 1922 yang mengatur persyaratan kesehatan bagi kapal maupun tenaga kesehatan yang disyaratkan untuk suatu kapal angkutan jemaah. Dan pada saat itu terhitung 1 Juli 1960 atase kesehatan terbentuk di Jeddah.  Atase kesehatan yang pertama adalah dr. M. Kartobi Tirtawidjaja yang bertugas di Jeddah sampai tahun 1965. Sebagai penggantinya ditunjuk Brigjen dr. R. M. Sadikin yang bertugas sejak tahun 1965 - 1968.

Pelayanan kesehatan haji semakin berkembang, pada 1969 dan 1970 jemaah haji udara mulai terkena kewajiban karantina. Memasuki periode tahun 1971 - 1977, pengkarantinaan dihapuskan namun demikian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama jemaah di tampung di asrama tetap dilakukan pengamanan kesehatan.

Upaya pengamanan kesehatan ini meliputi pengawasan sanitasi asrama, sanitasi makanan, pemeriksaan akhir, pengamatan penyakit, penyuluhan kesehatan dan pengobatan jemaah yang sakit selama dalam asrama.

Pada periode 1981–1990, pemberangkatan jemaah haji diperluas yaitu dengan membuka pelabuhan Ujung Pandang sebagai pelabuhan embarkasi/debarkasi haji. Dengan demikian pengamanan kesehatan haji dilaksanakan di 4 pelabuhan embarkasi/debarkasi. Pelayanan kesehatan jemaah haji di Arab Saudi mulai diadakan perubahan yaitu dengan menempatkan tenaga-tenaga kesehatan di kafilah. Tiap kafilah terdiri dari 1500 jemaah dan pelayanan kesehatan ditangani oleh seorang dokter ditambah 4 paramedis.

Tahun 1982 sistem tersebut di atas disempurnakan lagi yaitu dengan jalan menempatkan seorang tenaga kesehatan di kloter. Sistem ini berlaku sampai tahun 1983. Pada tahun 1984 pelayanan kesehatan di Arab Saudi diadakan penyempurnaan lagi yaitu kelompok terbang diikuti oleh satu dokter dan seorang paramedis.

Pada 1990 keluar kebijakan tentang pengamanan kesehatan haji dimana pemeriksaan kesehatan calon haji dilaksanakan dua tahap. Tahap satu di puskesmas. Tahap dua di embarkasi. Dan sejak tahun 1992 menjadi tiga tahap, pemeriksaan di puskesmas, pemeriksaan dua di daerah tingkat dua, dan pemeriksaan tiga di pelabuhan embarkasi.

Pelayanan kesehatan haji pada 2002 dilaksanakan berdasarkan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia (PPKHI). Pemeriksaan kesehatan haji dibagi dua tahap yaitu pemeriksaan tahap pertama di puskesmas dan pemeriksaan tahap kedua di embarkasi. Diantara pemeriksaan tahap pertama dan kedua dilaksanakan pemberian vaksinasi meningitis bertempat di puskesmas. Setelah jemaah haji pulang dari Tanah Suci, jemaah haji harus memeriksakan kesehatan kembali ke Puskesmas.

Sejak saat itu, peningkatan layanan kesehatan haji semakin berubah ke arah yang lebih baik. Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) berdiri di Madinah dan Makkah. Bahkan Setara dengan Rumah Sakit Tipe C (kapasitas 150 bed) ditambah dengan pelayanan klinik di 11 Sektor. Untuk pelayanan kesehatan di Madinah telah disiapkan BPHI setara dengan Rumah Sakit tipe D di Indonesia (kapasitas 65 bed) ditambah dengan pelayanan klinik di empat sektor.

Untuk pelayanan kesehatan di Jeddah pada masa kedatangan dan kepulangan telah disediakan klinik kesehatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Pelayanan medik meliputi  pelayanan ambulance, pelayanan gawat darurat (IGD/UGD), rawat jalan (umum, gigi, spesialis), rawat inap (rawat umum dan rawat intensif), pelayanan penunjang (radiologi, laboratorium, gizi), ruang high care unit/cardiac emergency unit, ruang operasi, ruang depo, apotek/pelayanan farmasi, ruang jenazah, ruang rekam medik dan ruang kantor.

Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji yang memerlukan perawatan lebih lanjut akan dilaksanakan bekerja sama dengan rumah sakit Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia akan lebih mengintensifkan pelayanan kesehatan melalui Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang disediakan dan menyertai jemaah haji sebanyak tiga orang di setiap kloter. Satu orang dokter dan dua orang paramedis.

Tahun ini pwtugas kesehatan haji di Arab Saudi berjumlah 1.458. Terdiri dari petugas kesehatan non kloter sebanyak 306 orang dan 1.152 orang petugas kesehatan kloter.

Sejak 2015, BPHI kini telah berganti nama menjadi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Fungsinya sama dengan BPHI. Petugas kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji. Bahkan, pada musim haji tahun ini, dibentuk Tim Promotif dan Preventif yang proaktif mendatangi jemaah di masing-masing sektor yang menjadi lokasi pemondokan jemaah. Tim bertugas memberikan penyuluhan dan pencegahan untuk mencegah jemaah terserang penyakit. Tidak hanya itu, ada juga Tim Gerak Cepat untuk memfasilitasi jemaah saat di Madinah maupun Armina.

KKHI sendiri sejak tahun ini akan mempelajari dan segera mengacu pada Joint Commission International (JCI) untuk penyelenggaraan haji ke depan. JCI merupakan standard yang dibuat agar pelayanan kesehatan rumah sakit berfokus kepada pasien dan diterapkan sesuai dengan budaya setempat untuk peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Standar disini dimaksudkan sebagai suatu tingkat kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien yang diharapkan.

Mempersiapkan standar pelayanan mengacu pada JCI dengan tahap awal berdasar standar Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Salah satu prasyarat yang dibutuhkan JCI adalah pelayanan terpadu dan terintegrasi dengan area kerja petugas haji pada daerah kerja masing-masing, seperti KKHI daerah kerja Madinah harus satu area atau terintegrasi dengan lokasi kerja petugas haji daerah kerja Madinah. Satu atap atau satu area sehingga tidak terpisah-pisah.

Syarat kedua, lokasi yang menjadi kantor integrasi tersebut harus dekat dengan bandara, baik bandara di Jeddag maupun Bandara di Madinah. Pemilihan tempat yang dekat ke bandara, tujuannya agar evakuasi dan pengiriman obat atau petugas yang menangani jamaah sakit parah berjalan cepat.

Kementerian Kesehatan mengaku pihaknya sudah menyampaikan semua persoalan ini kepada Pemerintah Saudi melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Harapannya, ke depan, Pemerintah Saudi dan Indonesia berkenan menfasilitasi keberadaan KKHI yang terintegrasi dengan gedung PPIH daerah kerja masing-masing, seperti KKHI daerah kerja Madinah satu gedung atau satu kompleks dengan PPIH daerah kerja Madinah. (adv/fer)

Berita Terkait


Baca Juga !.