Pencabutan Subsidi Listrik Tunggu Jonan

 

INDOPOS.CO.ID  – Pencabutan subsidi bagi sebagian pelanggan PLN dengan tegangan listrik 900 VA berlaku secara bertahap pada Januari-April tahun depan. Peraturan Menteri ESDM telah disiapkan dan tinggal ditandatangani Ignasius Jonan. ’’Sebelum akhir tahun harus ditandatangani karena pelaksanaannya mulai Januari,’’ kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman kemarin (17/10).

Baca Juga :

Sejumlah aturan teknis tercantum dalam keputusan menteri ESDM. Termasuk mekanisme koreksi apabila ada warga yang seharusnya mendapatkan subsidi listrik, tetapi tarif listriknya justru dinaikkan. Setelah peraturan menteri itu ditandatangani, pemerintah segera melakukan sosialisasi.

Untuk mencegah lonjakan inflasi, pencabutan subsidi listrik dilakukan secara bertahap selama tiga bulan. Dengan demikian, sebagian pelanggan listrik 900 VA akan menggunakan tarif subsidi dan sebagian yang lain memakai tarif nonsubsidi pada April 2017. ’’Kami tidak melihat satu sisi saja, ada inflasi juga,’’ imbuhnya.

Tarif nonsubsidi mulai 900 VA hingga 5.500 VA ditetapkan setiap bulan. Pada Oktober ini, tarif listrik yang berlaku adalah Rp 1.459 per kWh. Sementara itu, hingga kemarin, pencabutan subsidi untuk pelanggan 450 VA belum diputuskan kapan diberlakukan.

Alasannya, verifikasi data PLN belum selesai. Berdasar data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), ada 3,7 juta di antara 22,8 juta pelanggan 450 VA yang tidak berhak mendapatkan subsidi listrik. ’’(Pendataan ulang, Red) yang sudah siap baru 900 VA,’’ ujar Jarman.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati menegaskan, penyesuaian data pelanggan 450 VA dan dana TNP2K dilakukan sejak awal tahun. Namun, pemerintah memutuskan mendahulukan pencabutan subsidi bagi kelompok pelanggan 900 VA. ’’Kami tinggal menunggu keputusan pemerintah (untuk mencabut subsidi pelanggan 450 VA, Red),’’ jelasnya.

Sementara itu, problem kebutuhan listrik di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, dijanjikan segera selesai. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo usai meresmikan enam proyek infrastruktur listrik di Provinsi Papua kemarin (17/10). Targetnya adalah pemerataan pasokan listrik seluruh Indonesia.

’’Sampai saat ini, elektrifikasi di Papua baru mencapai 47 persen. ’’ ujar Presiden. itu berarti, masih ada lebih dari separo masyarakat Papua belum menikmati listrik. Karena itu, Jokowi meminta pembangunan proyek listrik tersebut dipercepat dari target semula.

Pada awalnya, PLN mencanangkan target elektrifikasi 90 persen di Papua dan Papua Barat pada 2020. Target tersebut dinilai terlalu lama oleh Presiden. ’’Saya sampaikan, saya nggak mau 2020. Minta saya 2019. Masak lama sekali,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Presiden mengakui, medan di papua memang berat. Hal itu juga telah disampaikan oleh PLN. Justru, itulah yang menjadi tantangan PLN Mayoritas proyek di papua juga mengalami kesulitan yang sama, yakni persoalan kondisi geografis. Karena itu, pembangunan tetap harus dipercepat.

Enam proyek infrastruktur listrik yang diresmikan kemarin adalah PLTA Orya Genyem berkapasitas 2×10 MW. Kemudian, Mini Hidro Parfi 2×1,25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kv Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilometer, dan SUTT 70 kv Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilometer juga Gardu Induk Waena-Sentani dan Jayapura yang masing-masing berkapasitas 20 MVA.

Berdasarkan pantauannya, proyek-proyek listrik di Papua dapat dikatakan berjalan lancar meski medannya berat. Sehingga, dia optimistis seluruhnya bisa selesai pada 2019. ’’2019 akan tambah kurang lebih 240 Mega Watt, artinya semua kecamatan sudah teraliri oleh listrik,’’ tutur Presiden 55 tahun itu.

Percepatan pembangunan itu, ujarnya, untuk mengimbangi kecepatan pembangunan di Indonesia tengah dan barat. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah mengupayakan infrastruktur tidak hanya sekadar dibangun merata. Namun, harus pada posisi yang samna baiknya di wilayah Barat, Tengah, dan Timur.

Di saat yang sama, pemerintah juga mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi dan dilanjutkan poertumbuhan industri. Sehingga, nantinya kapal yang membawa barang ke Timur tidak akan kembali dalam kondisi kosong. Itu akan berdampak pada penurunan biaya transportasi.

Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menuturkan bahwa elektrifikasi di Papua itu memang menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan. Dia pun mengakui selama ini perhatian untuk kawasan Indonesia Timur masih kurang. ’’Sangat mendukung (elektrifikasi di Papua, red). Di wilayah timur harus dikejar. Karena banyak belum dilakukan,’’ ujar Jonan usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin.

Tapi, saat ditanya target khusus untuk Papua, Jonan enggan menanggapinya. Dia menuturkan masih harus menginditifikasi persoalan terlebih dahulu. ’’Nanti kita rumuskan apa yang akan ditempuh. Lalu dikejar mati-matian akan dicapai,’’ imbuh dia. (dim/c22/noe/byu/jun)

 

Komentar telah ditutup.