SOTK Baru, Banyak SKPD Dilebur

INDOPOS.CO.ID – Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengalami perubahan melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akibat adanya perombakan SOTK yang rencananya akan diimplementasikan November itu membuat banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilebur dan struktur jabatan mengalami perubahan atau penambahan, baik untuk pejabat esselon II, III maupun IV.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon, Didin S Maulana mengatakan, adanya perubahan SOTK tersebut mempengaruhi struktur organisasi disemua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, untuk jumlah kursi jabatan baru tersebut masih belum dapat disampaikan kepada publik. “Ada banyak lah, tapi jumlahnya tidak sampai ratusan. Kita belum bisa sampaikan, karena ada yang lebih berhak menyampaikan itu,” katanya kepada Banten Raya, Kamis (20/10).

Baca Juga :

Pergeseran Tanah, Satu Rumah Nyaris Ambruk

Meskipun demikian, Didin menjelaskan, pada perubahan SOTK baru itu juga ada beberapa dinas yang dilebur, diantaranya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP). Sebagai penggantinya akan dibentuk dinas baru. “Untuk penggantinya ada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Sandi dan Statistik (KISS) dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,” jelasnya.

Didin mengungkapkan, meski akan mengalami perubahan dan peleburan SKPD, namun dapat disaptikan tidak akan ada jabatan untuk esselon IV, III, dan II yang kosong. “Untuk jabatan itu kita pastikan tidak ada yang kosong,” ungkapnya.

Baca Juga :

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kelembagaan Organisasi Setda Kota Cilegon, Ipung E Setianingrum mengatakan, Pemkot Cilegon menyesuaikan SOTK dengan merombak sejumlah SKPD

berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. “Tujuan perubahan ini agar perangkat daerah lebih fokus dan memudahkan koordinasi pusat dan daerah serta kemudahan dalam menetapkan standar kompetensi, meski pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam perangkat daerah,” katanya.

Baca Juga :

Menurut Ipung, dengan adanya pembedaan yang tegas antara dinas dan badan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat beberapa perangkat daerah yang berubah nomenklatur atau penamaan bagi suatu unit organisasi sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diatur dalam undang-undang. “Dinas yang mengalami perubahan nama misalnya, Kominfo menjadi Dinas Komunikasi dan Informasi, Sandi dan Statistik (KISS),” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Banten Raya, SKPD yang bakal dilebur atau kewenangannya dipindahkan bergabung dengan dinas lainnya menyesuiakan dengan tipe sesuai dengan Permendagri, diantaranya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) akan bergabung dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) akan dilebur ke dua dinas yakni Bagian Ketahanan Pangan akan bergabung ke Dinas Pertanian dan Kelautan, sedangkan untuk Bagian Pemberdayaan Masyarakat akan bergabung ke Dinas Sosial (Dinsos).

Selain itu, Dinas Tata Kota (DTK) juga mengalami perubahan nama yakni menjadi Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKBPP) berubah menjadi Badan Perlindungan anak dan Perempuan, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD) berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Sedangkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Dalam perubahan SOTK itu juga akan membentuk dua dinas baru yakni KISS dan UKM. Dimana sebelumnya Kominfo merupakan masuk ke dalam Sekretariat Daerah (Setda). Sedangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menangah masing-masing bergabung di Disperindag dan BPMKP. (darjat/jpg)

 

 

 

 

 

Komentar telah ditutup.