Warga Marah Dana Bau Tertunda Belum Dibayar Pemprov DKI

INDOPOS.CO.ID – Belum cairnya dana community development (CD) atau uang kompensasi bau untuk triwulan ketiga bagi belasan ribu kepala keluarga (KK) yang tinggal di sekitaran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi membuat warga marah.

Warga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi bila hingga pekan depan dana yang menjadi hak mereka tidak juga dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Gunin, 42, Ketua RT 01/05 Kelurahan Ciketing Udik, Bantargebang mengaku kecewa dengan janji-janji dari Pemprov DKI.

”Sebenarnya pada Rabu (26/10) lalu, warga sudah berencana turun ke jalan tapi urung dilakukan. Untungnya masih bisa ditahan. Tapi bila hingga pekan ini tidak dibayarkan juga warga pasti akan menggelar aksi demonstrasi,” katanya. Seharusnya, dana CD itu dicairkan pada awal Oktober 2016 lalu.

Gunin juga mengatakan, kekhawatiran warga terkait kompensasi yang menjadi haknya bakal terhambat pasca pengambilalihan TPST Bantargebang sejak dua bulan lalu oleh Pemprov DKI terjadi. Lantaran pencairan uang CD bakal terlambat bila ditangani langsung oleh Pemprov DKI. Berbeda saat TPST Bantargebang masih dikelola swasta, dana CD tak pernah terlambat.

Baca Juga :

Tutup Puluhan Destinasi Wisata

”Makanya dulu kami menolak TPST Bantargebang diswakelola oleh Pemprov DKI. Karena kekhawatirkan pembayaran dana kompensasi bau seperti ini akan terjadi. Ternyata terbukti sekarang,” ujarnya juga. Dia pun berharap agar pejabat DKI turun ke lapangan guna menjelaskan persoalan itu kepada warga.

Sebab hingga kini, warga tidak mengetahui penyebab keterlambatan dana kompensasi tersebut. ”Bila warga tidak mendapat kejelasan kenapa pencairan dana CD terhambat, tidak menutup kemungkinan mereka marah dan menggelar demo,” paparnya juga. Salah satu yang dikhawatirkan adalah aksi pemblokiran akses masuk ke TPST Bantargebang

Baca Juga :

Sementara itu, Irwan, 29 warga Kelurahan Ciketing Udik mengaku keluarganya belum menerima dana kompensasi bau sampah TPST Bantargebang sejak  September lalu. Padahal, ketika TPST Bantargebang dikelola swasta dana yang menjadi haknya tak pernah terlambat diberikan.

”Dulu setiap akhir triwulan kami menerima Rp 200.000 setiap bulan yang dibayarkan tiap tiga bulan. Tapi memang dipotong Rp 100 ribu untuk dana pembangunan,” katanya. Dia juga mengaku senang saat mendapat informasi setelah TPST Bantargebang diswakelola oleh Pemprov DKI maka dana CD meningkat menjadi Rp 500 ribu/bulan. ”Tapi kami kecewa, karena pencairannya terlambat begini,” cetusnya.

Data yang diperoleh indopos.co.id, jumlah KK di sekitar TPST Bantargebang yang berhak mendapatkan dana CD sebanyak 18.192. Puluhan ribu warga itu tinggal di tiga kelurahan di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi yakni di Kelurahan Sumurbatu, Ciketing Udik, dan Cikiwul.  Untuk triwulan ketiga ini, dana kompensasi yang dijanjikan Pemprov DKI Rp 500 ribu per bulan untuk setiap kepala keluarga.

Adapun dana kompensasi bau yang belum dibayarkan sejak triwulan ketiga atau Juli-September dan triwulan keempat Oktober-Desember yang nilainya mencapai Rp 18 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji menjelaskan tertundanya pembayaran dana kompensasi bau untuk warga akibat molornya pengesahan APBD Perubahan DKI 2016. Saat ini, APBD itu masih dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

”Dana community development itu dianggarkan pada APBD Perubahan 2016 tapi hingga kini belum selesai dibahas Kemendagri jadi belum bisa dicairkan. Nanti coba saya koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat terkait ada tidaknya dana talangan untuk membayar warga,” terangnya melalui pesan singkat.

Terpisah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan Pemprov DKI memang pernah mengajukan dana talangan kompensasi bau kepada Pemkot Bekasi untuk dibayarkan kepada warga. Tapi, permintaan itu tidak serta merta bisa langsung dicairkan. Lantaran, ujarnya juga, Pemkot Bekasi tengah meminta pendapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat terkait penggunaan dana talangan tersebut.

”Sampai sekarang masih belum ada jawaban dari BPKP,” terangnya. Rahmat juga membenarkan kalau saat ini APBD Perubahan 2016 DKI Jakarta masih belum bisa dicairkan, karenanya Pemprov DKI meminta dana talangan kepada Pemkot Bekasi. ”Kami maklum, karena DKI belum finalisasi APBD perubahan. Jadi terhambatnya pembayaran dana kompensasi kepada warga karena itu,” tandasnya. (dny)

 

 

Komentar telah ditutup.