Bentuk Tim, KPK Telisik Proyek Listrik 35.000 MW

INDOPOS.CO.ID – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah mendapat sorotan dari berbagai pihak. Yang terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dalam tahap pembentukan tim pengusut pengerjaan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Sikap KPK ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas praktek korupsi di tubuh penyelenggara negara.

“Tim nanti akan segera bergerak. Masih akan dibentuk,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Jakarta, Kamis (3/11).

Menurutnya, saat ini lembaga anti-rasuah itu perlu melakukan monitoring atas proyek pembangkit listrik tersebut. Sebab, ada dana negara yang tak sedikit terlibat di dalamnya, yakni sekitar Rp 34 triliun. Atas dasar itu Basaria menilai perlu pengawalan ketat agar proyek raksasa ini tidak melenceng dari yang telah dirumuskan.

Terlebih, perlu ada tindak pencegahan supaya aliran dana dalam proyek tersebut tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian negara. Lebih lanjut, Basaria juga menjelaskan adanya perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo atas proyek tersebut. Fakta bahwa proyek 35 ribu MW berjalan lamban dan tidak semestinya harus segera ditelisik.

“Apalagi beliau (Presiden) sudah seperti itu. Ini jadi harus dengan segera kita tanggapi,” ujarnya.

Meski demikian, pimpinan KPK ini belum mau terlalu rinci dalam menjelaskan pengusutan proyek. Intinya, kini KPK tengah mengumpulkan informasi seperti data dan keterangan mendukung lainnya untuk menindaklanjuti arahan Presiden. Seperti diketauhi, pada Selasa (1/11) lalu Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) dengan pihak-pihak terkait berkenaan dengan proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

Dalam ratas tersebut Jokowi menerima laporan kalau pelaksanaan proyek tersebut mengecewakan. “Informasi yang saya terima masih jauh dari yang kita inginkan,” ujar Jokowi di Istana Negara. Berdasarkan laporan, realisasi pembangkit listrik yang dikerjakan secara commercial operation date (COD) itu baru berjalan sekitar 36 persen dari target proporsional. Namun secara keseluruhan, hingga 24 Oktober 2016, realisasinya baru 29,4 persen. (adn)

Komentar telah ditutup.