Tidak Ada Perhatian, Nelayan Banten Golput

INDOPOS.CO.ID – Sementara itu, reaksi spontan untuk tidak menggunakan hak pilih (golput) dari ribuan nelayan di wilayah Kabupaten Lebak Selatan (Baksel) dinilai wajar.  Lantaran selama ini, para nelayan itu dihadapkan pada sejumlah batasan pelarangan penangkapan ikan dengan peralatan tertentu yang tertuang dalam peraturan menteri (permen).

Namun, warga tidak diberikan solusi. Keadaan itu diperparah dengan tidak adanya perhatian sama sekali dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap nasib para nelayan tersebut. Itu dikatakan Nurman, pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) KecamatanWanasalam, Kabupaten Lebak.

Baca Juga :

”Golput merupakan reaksi kekecewaan dari para nelayan. Seperti kita ketahui, sekarang ini banyak aturan yang membatasi para nelayan. Bahkan terhadap alat tangkap yang sudah puluhan tahun silam digunakan tapi sekarang tidak diperbolehkan,” ujar Nurman, pengurus HNSI Kecamatan Wanasalam, (6/11).

Menurutnya, sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkesan hanya menekan para nelayan dengan sejumlah aturan tapi tanpa solusi, sehingga tidak sedikit para nelayan yang sekarang ini dihadapkan pada kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baca Juga :

”Sebenarnya sebelum Kementerian KKP mengeluarkan aturan Permen Nomor 1 dan Nomor 2, nelayan sudah dihadapkan pada sulitnya mencari ikan setelah kawasan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) terpasang rumpon yang dikenal dengan rumpon Sibolga. Belum juga para nelayan bisa mengatasi itu, ditambah dengan aturan yang menyulitkan kami mencari nafkah,” cetusnya.

Karena itu, Nurman berharap pemerintah tidak membiarkan kesulitan yang dihadapi oleh para nelayan agar mereka tidak mengalami krisis kepercayaan. Seperti dulu saat mengharapkan suara nelayan banyak pihak merayu dengan kata akan mensejahterakan masyarakat termasuk para nelayan.

Baca Juga :

”Kalau memang ada kepedulian, seharusnya ketika sebelum peraturan menteri dibuat tentang penggunaan alat mencari ikan yang telah digunakan nelayan selama puluhan tahun diberlakukan, pemerintah terlebih dahulu menyiapkan solusinya. Bukan seperti saat ini, mengeluarkan aturan tanpa solusi,” tuturnya juga.

Sedangkan Camat Wanasalam, Karnaen mengatakan terkait reaksi dari para nelayan yang akan golput sudah diatasi bersama muspika setempat dan para steakholders. Pihaknya akan terus berupaya agar partisipasi pemilih pada Pilgub Banten yang akan digelar pada Februari 2017 mendatang bisa meningkat.

”Soal harapan dan keinginan nelayan menyusul diterbitkannya peraturan menteri tentang pelarangan alat tangkap ikan, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya sudah mendengar dan akan berupaya untuk mencari solusi terbaiknya bagi para nelayan,” katanya.

Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, ribuan nelayan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang memilih untuk tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Banten 2017, karena tidak adanya perhatian sama sekali dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah terkait nasib mereka.

Hal itu diperparah dengan adanya kebijakan dari peraturan menteri yang melarang penggunaan alat penangkap ikan yang telah puluhan tahun mereka gunakan yang memicu para nelayan kesulitan melakukan penangkapan ikan. (yas)

 

 

Komentar telah ditutup.