Data Tutupan Lahan Masih Dirahasiakan

INDOPOS.CO.ID– Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempublikasikan data tutupan lahan format shapefile (peta digital) mendapat ganjalan. KLHK mengugat putusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Senin (7/11). ”Kami sudah mengajukan gugatan,” ujar Kepala Biro Humas KLHK Novrizal Tahar, kemarin (7/11). Sayang, KLHK enggan membeberkan alasan pengajuan gugatan tersebut.

Juru kampanye Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan, putusan KIP sejatinya sejalan dengan komitmen pemerintah meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) beberapa waktu lalu. Keterbukaan informasi tersebut juga menjadi pintu masuk KPK dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengejar pelaku tindak kejahatan lingkungan.

”Ada kemungkinan data itu dirahasiakan selama ini karena untuk melindungi korporasi,” paparnya. Sebagaimana diketahui, Greenpeace mengajukan sengketa informasi ke KIP tentang data tutupan lahan hingga sebaran izin konsesi hutan maupun pelepasan kawasan untuk perkebunan dalam format shapefile (peta digital). Selama ini, data kehutanan berbasis spasial itu dirahasiakan oleh KLHK.

Padahal, data tersebut penting untuk menelusuri informasi lokasi hutan yang sedang dibuka, lokasi kebakaran dan pemilik hutan yang terbakar, serta tumpang tindih area gambut dengan lahan masyarakat atau konsesi. Selama ini, yang dipublikasikan KLHK hanya peta dalam bentuk JPEG atau PDF. ”Kalau putusan KIP disikapi dengan banding, berarti komitmen pemerintah (melindungi dan melestarikan kawasan hutan, Red) patut dipertanyakan,” ungkap Kiki.

Baca Juga :

Menurutnya, data tersebut akan digunakan untuk membantu pemerintah memantau perubahan tutupan hutan, dan titik api serta kebakaran hutan yang diduga kuat melibatkan korporasi. Data tersebut juga menjadi dasar pemantauan pelaksanaan Inpres Nomor 8/2015 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer serta lahan gambut. (tyo)

 

Komentar telah ditutup.